Pemkab Lampura Dorong Percepatan Realisasi Fisik 2022

  • Bagikan

 

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), berupaya mendorong percepatan pelaksanaan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 mendatang.



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Lampura, Andi Wijaya mengatakan, pemerintah mendorong pelaksanaan percepatan realisasi program dalam APBD 2022.

Khususnya berkenaan dengan kegiatan fisik, seperti jalan, jembatan, gedung dan sarana infrastruktur lain menunjang pelayanan umum. Sebab, sangat dibutuhkan warga, mengingat belakangan cukup minim.

“Sehingga dapat mendorong perekonomian, khususnya ditengah pendemi saat ini. Apalagi seperti diketahui bersama didaerah kita cukup minim pembangunan fisiknya,” kata dia menirukan aspirasi masyarakat akan minimnya pembangunan beberapa tahun belakang hingga menyebabkan insfrastruktur banyak yang rusak, mulai dari perbaikkan sampai kepada peningkatan. Baik jalan, jembatan, bangunan dan lainnya yang dibutuhkan dilapangan.

“Cepat harus, tapi jangan sampai meninggalkan aturan. Itu yang terutama, dan Bupati dalam berbagai kesempatan juga mewanti-wanti hal ini kepada seluruh jajaran. Tidak hanya mereka memiliki kegiatan fisik, melainkan juga non-fisik,” terangnya.

Dia menjelaskan bahwasanya dalam APBD 2022 belanja barang atau kegiatan fisik itu bernilai lebih dari Rp 200 miliar. Mulai dari jalan, jembatan, bangunan gedung dan insfrastruktur fisik lainnya dibutuhkan dimasyarakat.

“Kalau detail dinas/instansi itu keuangan yang ada, namun gambaran umumnya seperti itu. Dan untuk percepatan serapan APBD pemerintah daerah telah menghimbau jajarannya untuk segera, dengan tidak meninggalkan aturannya,” jelasnya.

Informasi terakhir, serapan APBD Lampura hampir mencapai 70%. Sehingga diharapkan mereka (jajaran) dapat memaksimalkan kinerja pegawainya hingga dapat memaksimalkan penyerapan sampai pada batas waktunya.

Serta pelaksanaan realisasi kegiatan fisik, ada beberapa diantaranya gagal karena terkendala di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) kabupaten Lampura.

Seperti terakhir masalah terhentinya pekerjaan jembatan gantung penghubung antar desa di Kecamatan Muara Sungkai, padahal diharapkan masyarakat kehadirannya mendorong sektor perekonomian rakyat. (ozy/yud)






  • Bagikan