Pemprov Lampung : Proyek Kereta Bandara Tak Bisa dari APBD

  • Bagikan
Asisten II Bidang Ekbang Setprov Lampung Taufik Hidayat. Foto Agung Budiarto/radarlampung.co,id

radarlampung.co.id-Pemprov Lampung menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo agar menyiapkan Kereta Bandara untuk pendukung Bandara Radin Inten II Lampung Selatan.

Pemprov Lampung menggelar rapat terkait Kereta Bandara di Aula Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung, Jumat (16/3). Rapat dipimpin Asisten II bidang Ekbang Taufik Hidayat.


Usai rapat, Taufik menjelaskan, akan menindaklanjuti permintaan RI 1 tersebut. Namun ada beberapa persoalan yang mesti dibahas dan dicarikan solusi. Salahsatunya mengenai anggaran. “Kita mulai membahas desainnya. Sebenarnya DED (Detailed Engineering Design) sudah ada. Tapi ada beberapa hal yang masih terkendala anggaran,” jelasnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Lampung ini mengatakan, tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di mana dengan kebutuhan yang besar, APBD Lampung yang hanya sekitar Rp8 triliun tidak bisa menopangnya.

Baca Juga:   SPPN VII Susun Draft Perjanjian Kerja Bersama Periode 2022-2023

“Saya belum tahu persis kebutuhan anggarannya berapa. Tapi, APBD hanya bisa membantu pada porsi pendukungnya saja,” jelasnya.

Untuk lahan, kata Taufik, menggunakan lahan di sekitaran Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. “Itu lahan PT KAI tapi ada sebagian yang ditinggali warga. Tapi sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat,” kata dia.

Dia berharap, terkait anggaran ini pemerintah pusat melaui Kementerian Perhubungan juga mendukung bisa memasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik di perubahan tahun ini atau di murni tahun depan. “Bisa dimasukkan di APBN tahun depan. Mungkin untuk tahun ini kajian-kajiannya saja yang bisa masuk ke APBNP. Karena pak menteri juga kan sudah melakukan tinjauan,” harapnya.

Baca Juga:   Sekretariat DPRD Lampung Peringkat IV Tertinggi Indeks Inovasi Daerah

Sementara Kepala Balai Tehnik Dirjen Perkeretaapian Sumbagsel, Sugiyanto mengaku belum bisa berbicara banyak terkait hal ini. “Ini akan kita laporkan terlebih dahulu kepada pimpinan. Yang jelas ada penyesuaian mengenai DED nya. Sebab DED sudah dari tahun 2016,” kata dia. (abd/wdi)




  • Bagikan