Pemprov Lampung Siap Akomodir Peningkatan Status Jalan Lampura

  • Bagikan
Asisten II Setdaprov Lampung, Edi Yanto didampingi Setdakab Lampura Lekok, saat memberi keterangan kepada media usai Musrenbang tingkat Provinsi yang di gelar secara Virtual. Foto : Fahrozy Irsan Toni /radarlampung.co.id

radarlampung.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung siap mengakomodir keinginan Pemerintah Daerah, Kabupaten Lampung Utara (Lampura), dalam hal kerusakan infrastruktur di sejumlah titik jalan berada di Kabupaten Berjuluk Bumi Ragam Tunas Lampung.

Assisten II Setdaprov Lampung, Edi Yanto menegaskan, peningkatan status jalan dapat dilaksanakan. Asalkan telah melalui pengajuan, sehingga pemerintah provinsi siap mengakomodir, sesuai dengan proses dan mekanisme yang berlaku.


“Kita siap, asalkan sesuai mekanisme dan keadaan keuangan provinsi yang memadai,” ungkap Edi Yanto, saat menggelar Musrenbang tingkat Provinsi secara Virtual, di ruangan Siger Pemkab Lampura, Selasa (23/3).

Menurutnya, perbaikan jalan provinsi, mengalami kerusakan disejumlah ruas jalan. Seperti Kotabumi ke Bumi Agung tembus Tatakarya menuju Tubaba, dan Jalan Lintas Sungkai mulai dari Kelurahan Sindangsari Kotabumi hingga jalan berada di Kecamatan Sungkai Utara.

Baca Juga:   Lapor Pak ! Perguruan Silat di Lampura Ini Butuh Fasilitas Penunjang

“Beberapa jalan itu keadaannya sudah cukup membahayakan, dengan banyaknya kecelakaan yang dialami warga saat melintas diruas jalan. Ya itu juga menjadi perhatian kita, saat ini diklaim masih 76%. Kedepan akan diupayakan diatas 80% perbaikannya, secara bertahap sesuai keadaan keuangan provinsi,” janjinya.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Lampura, Syahrizal Adhar menambahkan, pemerintah daerah berinisiatif meningkatkan status jalan, dari sebelumnya ditangani kabupaten tertua di Lampung itu menjadi kewenangan provinsi. Diantaranya, jalan lingkar Bernah-Kalicinta, Wonogiri-Banyuurip, Banyuurip-Kalicinta dan Simpang Propau, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampura.

“Kita coba ajukan peningkatan status jalan, dari kabupaten kepada provinsi karena keadaan keuangan daerah. Makanya kami berharap ini dapat mengakomodir sesuai aspirasi masyarakat. Selain faktor keramaian kendaraan juga penggunaan dilapangan, sehingga membutuhkan penanganan lebih,” kata dia didampin Sekretaris, Alfian Yusuf. (ozy/yud)




  • Bagikan