Pemprov Lebih Patuh LHKPN Ketimbang DPRD Lampung

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Tidak seperti Anggota DPRD Lampung yang malas, seluruh JPTP (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) di lingkungan Pemprov Lampung sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inspektur Lampung, Syaiful Dermawan mengatakan pelaporan tahun 2018 adalah untuk LHKPN 2017, di mana seluruh JPTP atau setara eselon II sudah melapor per 20 Juli 2018.

Saat itu, berdasarkan data terakhir yang dirilis KPK per Juli 2018, dari 61 Wajib Lapor terdapat 9 Wajib Lapor yang sudah melaporkan LHKPN (14,75%). Artinya, masih ada 52 Wajib Lapor yang belum melaporkan LHKPN (85,25 %).

“Kalau sekarang ya sudah semua. Memang ada enam yang belum. Tapi saat itu enggak ada pejabat definitifnya. Artinya saat itu ada enam jabatan yang kosong, ” ujarnya kepada radarlampung.co.id, Rabu (23/1).

Baca Juga:   Gubernur Lampung Turun Langsung Salurkan Bantuan ke Warga

Dia menambahkan, Pemprov juga bakal membuat surat edaran yang ditujukan kepada JPTP aktif untuk melaporkan LHKPN. “Suratnya sudah diajukan ke pak Sekda, sudah diteken, tinggal siap edar saja,” tandasnya. (abd/kyd)




  • Bagikan