Penanganan Perkara di Bawaslu Didominasi Pelanggaran Administrasi

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandarlampung merilis hasil penanganan kasus pelanggaran sejak dimulainya tahapan pemilu 2019. Hasilnya, pelanggaran administrasi mendominasi penanganan perkara.

Pada data yang diterima radarlampung.co.id periode Agustus hingga Desember 2018, Bawaslu Bandarlampung telah meregistrasi 5 kasus penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.


Data ini terdiri dari 3 Temuan Pengawas Pemilu dan 2 Laporan Masyarakat. Dalam 5 penanganan kasus ini ditemukan 4 dugaan pelanggaran pidana pemilu dan 2 dua pelanggaran lainnya.

Anggota Bawaslu Bandarlampung divisi Penindakan Pelanggaran Yahnu Wiguno Sanyoto menyebut, beberapa kasus yang ditangani baik pelanggaran maupun temuan terdapat 1 kasus dengan 2 dugaan pelanggaran.

“Iya Bawaslu Bandarlmpung juga menemukan 2 dugaan pelanggaran Administratif Pemilu di Daerah Pemilihan 1 Kota Bandarlampung. Ini kemudian selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Lampung yang selanjutnya dilakukan proses sidang administratif,” jelas Yahnu pada radarlampung.co.id Minggu (6/1).

Baca Juga:   Harga Pakan Melambung, Peternak Ayam Nglurug ke Pemprov Lampung

Namun, Bawaslu Bandarlampung juga melakukan proses sidang untuk 2 Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu di Daerah Pemilihan 4 (Tanjung Senang, Sukabumi dan Sukarame) dan Daerah Pemilihan 5 (Panjang, Bumiwaras, Kedamaian) yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan.

“Ini hasilnya baru kami putuskan beberapa hari lalu, untuk dua kasus ini berjalan pararel ya. Untuk pelanggaran administratifnya kami meminta pada KPU Bandarlampung memberikan sanksi teguran tertulis pada dua caleg dari dua parpol yang berbeda ini,” tambah Yahnu.

Sementara kasus dugaan pidana pemilunya, untuk satu caleg dari dapil 4 sudah diputuskan tidak memenuhi unsur. Sementara caleg satu caleg lainnya masih menunggu pembahasan kedua beraama dengan Sentra Gakkumdu.

Penanganan kasus ternyata tak hanya dilakukan ditingkat Bawaslu Bandarlampung. Namun juga ditingkat kecamatan. Tercatat ada 10 kasus yang teregistrasi sebagai temuan di Panwascam setempat.

Baca Juga:   Aziz Syamsudin Dijemput Penyidik, Ini Kata Ketua KPK

“10 kasus ini seluruhnya dengan dugaan pelanggaran administrasi. Namun sudah diselesaikan ditingkat kecamatan. Semua data yang kami catat untuk tingkat kecamatan semua temuan, belum ada yang berupa laporan masyarakat,” tandasnya. (rma/kyd)




  • Bagikan