Pendaftar Lelang Jabatan Pemprov Sentuh Angka 60-an

  • Bagikan
Kabid Pengembangan Kepegawaian BKD Provinsi Lampung Koharuddin

RADARLAMPUNG.CO.ID – Hingga dua hari menjelang ditutupnya pendaftaran lelang jabatan di Pemprov Lampung pada 29 Oktober mendatang, saat ini sudah lebih dari 60 orang mendaftarkan diri. Hal ini diungkapkan Kabid Pengembangan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Koharuddin Minggu (27/10).

Ya, menurut Koharuddin, dari empat belas jabatan yang dilelang, sudah ada lebih dari 60 pendaftar secara total mendaftarkan diri. Pihaknya masih menunggu berkas pendaftar hingga penutupan penerimaan berkas secara manual pada 29 Oktober pukul 16.00 WIB. Sementara secara online ditutup di hari yang sama pukul 23.59 WIB. Untuk selanjutnya panitia seleksi terbuka akan melakukan seleksi atau penilaian administrasi dari portofolio pelamar pada 30 hingga 31 Oktober.

Baca Juga:   DPRD Lampung Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020

Namun jika hingga 29 Oktober nanti ditutup masih ada jabatan yang kosong pelamar atau hanya satu orang maka akan diperpanjang waktu pendaftarannya. “Jadi jika di jabatan tertentu belum menyukupi empat orang maka akan diperpanjang. Sehingga tidak ada persoalan,” tambahnya.

Dibukanya pendaftaran 14 jabatan pimpinan tinggi Pratama (JPTP) di Pemprov Lampung ini berdasarkan pengumuman dengan nomor 003/PANSEL-JPTP/X/2019 tentang seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah provinsi Lampung Selasa (15/10).

Ke-14 jabatan yang dilelang ini mulai dari sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Baca Juga:   Agustus Ada Produksi 20 Juta Vaksin, Gubernur Ingin Lampung Masuk Provinsi Diutamakan

Kemudian Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda), Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Umum dan Direktur Umum serta Keuangan RSUD Abdul Moeloek. (rma/sur)




  • Bagikan