Pendapatan Sektor Pajak Lampung Capai 91,83%

  • Bagikan
Capaian 2021 Lampaui 2020, Bapenda Lampung Siap Genjot PAD 2022
Adi Erlansyah Kepala Bapenda Lampung. Foto Prima Imansyah Permana/radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID-Pendapatan Pemprov Lampung dari sektor pajak daerah hingga 6 Desember telah mencapai Rp2,4 triliun atau mencapai 91,83% dari yang ditargetkan Pemprov Lampung sebesar Rp2,6 triliun.

Pendapatan tersebut diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Adi Erlansyah berasal dari beberapa sumber pendapatan pajak daerah. Salah satu yang tertinggi ialah pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp821 miliar.



“Jumlah Rp821 miliar itu senilai Rp92,29% jika dibandingkan dengan target pajak pada tahun ini untuk PKB yang dipatok sebesar Rp890 miliar. Ada pengaruh pelaksanaan pemutihan pajak selama enam bulan dalam sektor ini,” ungkap Adi, Senin (7/12).

Selanjutnya pajak Bea Balik nama kendaraan baru (BBNKB) dari total target Rp624 miliar telah terealisasi Rp563 miliar atau 90,23%. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dari total target Rp560 miliar telah terealisasi Rp564 miliar atau 100,84%.

“Kami juga ada pendapatan pajak dari sektor pajak Air Permukaan yang di target Rp5 miliar telah terealisasi Rp4,9 miliar atau 99,38%. Kemudian pajak Rokok di target Rp574 miliar telah terealisasi Rp482 miliar atau 84%,” lanjutnya.

Baca Juga:   Tingkatkan PAD, Dua Kabupaten Jalin Kerjasama Pelayanan Uji Kendaraan

Sementara Adi yakin hingga akhir Desember ini pendapatan dari sektor pajak di Lampung bisa 100%. “Insyaallah sampai akhir tahun mencapai target,” lanjutnya.

Sementara sebelumnya, untuk realisasi belanja Pemprov Lampung pada tahun anggaran 2021 mencapai 73,06% per 19 November lalu. Hal ini terungkap usai Pemprov Lampung mengikuti video konfrensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Senin (22/11) lalu.

Dalam rapat tersebut, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto; Inspektur Lampung, Freddy; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Sementara dalam data yang dikeluarkan Kemendagri tersebut, selain realisasi belanja, realisasi pendapatan Pemprov Lampung sudah mencapai 83,92%. Nilai ini membuat Provinsi Lampung masuk dalam lima provinsi teratas se Indonesia dalam penyerapan anggaran tertinggi.

Baca Juga:   Tingkatkan PAD, Dua Kabupaten Jalin Kerjasama Pelayanan Uji Kendaraan

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto belum lama. “Iya realisasi belanja kita sudah 73,06%. Insya Allah pada akhir tahun akan bisa tercapai selurunya,” beber Fahrizal.

Dari total realisasi belanja, terdiri dari belanja operasional dan belanja modal. Di mana untuk belanja operasi sudah terealisasi 80,3%. Belanja tersebut terdiri atas belanja dana hibah 65%, dana bantuan sosial 35%, belanja pegawai 80%, dan belanja barang dan jasa sebanyak 70%. Kemudian untuk belanja modal saat ini realisasinya mencapai 44,24%.

Untuk bansos karena tidak selurunya bansos diserahkan dalam bentuk uang, melainkan berupa barang. Maka hal itu yang membuat realisasi nya baru 35%. “Karena memang tidak semuanya bansos itu diberikan uang, sementara yang dimaksudkan bansos dalam data kita itu dalam penyaluran bentuk uang. Maka untuk penyaluran yang dalam bentuk barang itu akan masuk dalam belanja barang dan jasa,” tambahnya.

Baca Juga:   Tingkatkan PAD, Dua Kabupaten Jalin Kerjasama Pelayanan Uji Kendaraan

Di tambahkan Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, tahun anggaran Pemprov Lampung masih terus berjalan dan terus berproses. Karena itulah Marindo yakin diakhir tahun seluruh belanja anggaran bisa berjalan maksimal.

“Iya kita tunggu saja, kan masih terus berjalan ini. Saya yakin bisa maksimal akhir tahun,” terang Marindo.

Sementara dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada lima strategi APBD untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pada periode 2022-2025. Mulai dari penerapan pola hidup baru “living with endemic; reformasi Program Perlinsos, termasuk perbaikan basis data dan akurat; pembangunan Infrastruktur digital dan konektivitas; pemanfaatan dinamika geopolitik dan perubahan peta dagang dunia; dan penguatan reformasi struktural mendorong produktivitas dan daya saing investasi. (rma/wdi)






  • Bagikan