Penjelasan PT HK Soal Pengendara Lalai Nabrak Aset Tol Wajib Ganti Rugi


PT HK : Pengendara Lalai Nabrak Aset Tol Wajib Ganti Rugi
Petugas kepolisian saat memeriksa kendaraan yang keluar dari gerbang Tol ITERA Kotabaru, Bandarlampung, Diketahui Hutama Karya selaku pengelola ruas jalan tol trans Sumatera (JTTS) menetapkan penerapan tarif baru tol Bakauheni-Terbanggibesar pada 29 Agustus 2021. Foto dibidik belum lama ini. Foto M. Tegar Mujahid/ Radarlampung.co.id

Sementara, katanya, pihaknya dituntut untuk segera melakukan perbaikan. Agar tidak kembali muncul kecelakaan serupa. Hanung pun memastikan tidak ada anggaran ganda dalam setiap perbaikan aset tol karena kecelakaan. “Karena uangnya masuk ke perusahaan dan tetap digunakan untuk perbaikan,” tambahnya.

Untuk itu, Hanung meminta pengendara di tol untuk mematuhi seluruh aturan batas kecepatan, aturan berkendara, dan rambu lalu lintas serta tidak asal berkendara. “Hal itu untuk keselamatan pengendara juga, dan saat ini di ruas bakter sudah dipasang camera pengawas batas kecepatan yang langsung terhubung ke polda dan korlantas. Ini merupakan salah satu upaya kami mengurangi laka akibat ngebut,” lanjutnya.





Sementara dalam PP 15/2005 tentang jalan tol disebutkan, pada Bab VIII Hak Dan Kewajiban Pengguna Dan Badan Usaha Jalan Tol. Di mana, Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan Tol pada Pasal 86 berupa pengguna jalan tol wajib membayar tol sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Baca Juga:   Meski Telah Kembalikan Kerugian Negara, Pansus Tetap Beri Catatan

Pengguna jalan tol wajib membayar denda sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup dalam hal: pengguna jalan tol tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk jalan tol pada saat membayar tol; menunjukkan bukti tanda masuk yang rusak pada saat membayar tol; atau tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk yang benar atau yang sesuai dengan arah perjalanan pada saat membayar tol.

Pengguna jalan tol wajib mengganti kerugian Badan Usaha yang diakibatkan oleh kesalahannya sebesar nilai kerusakan yang  ditimbulkan atas kerusakan pada: bagian-bagian jalan tol; perlengkapan jalan tol; bangunan pelengkap jalan tol; dan  sarana penunjang pengoperasian jalan tol.

Baca Juga:   Kejati dan KPK RI Turut Monitor Temuan BPK Mengenai Pengelolaan Uang Anggaran Pemprov Lampung

Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol. Pada Pasal 88 Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Kemudian untuk Hak dan Kewajiban Badan Usaha Jalan Tol, pada Pasal 89 disebutkan, Badan Usaha berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat di gerbang terdekat dari jalan tol. Pasal 90, Pada setiap ruas jalan tol, Badan Usaha wajib menyediakan unit ambulans, unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan, unit penderek, serta unit-unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagai sarana penyelamatan di jalan tol. Badan Usaha wajib menyediakan unsur pengaman dan penegakan hukum lalu lintas jalan tol bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga:   Heboh, Kijang Innova Terbakar di Gerbang Tol Itera Kota Baru Lampung Selatan

Pasal 91, Badan Usaha wajib mengusahakan agar jalan tol selalu memenuhi syarat kelayakan untuk dioperasikan. Pasal 92, Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol. (rma/wdi)