Peringkat Tujuh Pencegahan Tipikor Terintegrasi, Pemkab Tubaba Lakukan Evaluasi

  • Bagikan
Inspektur Tubaba, Perana Putra (kiri) dan Sekkab Tubaba, Novriwan Jaya (kanan) menyampaikan tanggapan terkait hasil zoom dengan KPK. Foto dok Kominfo Tubaba

RADARLAMPUNG.CO.ID-Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menduduki peringkat 7 se-Lampung dalam Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi tahun 2020. Beberapa hal menjadi catatan penting untuk dievaluasi dan diperbaiki oleh Pemkab Tubaba.

Demikian diungkapkan Inspektur Kabupaten Tubaba, Perana Putera, SH, MH, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui video conference bersama dengan kepala daerah se-Lampung.


“Yang pertama adalah terkait manajemen aset, dimana telah kita targetkan 131 sertifikat, tapi BPN baru bisa 72 yang disertifikatkan di tahun 2020,”ungkapnya kepada awak media usai video conference di Berugo Cottage, Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Jum’at (19/2).

Baca Juga:   BIN Bagikan 7,5 Ribu Dosis, Vaksinasi untuk Siswa dan Warga Digelar di Tubaba

Kemudian menyangkut masalah pengadaan barang dan jasa, menurutnya terkendala masih kurangnya SDM (personel), sebab di Tubaba baru ada 4 orang yang mempunyai jabatan fungsional.”Ini akan kita usahakan melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk penambahan,”terangnya.

Lalu menyangkut tata kelola Dana Desa (DD) yang harus diperbaiki, terutama mengenai laporan pengelolaan dana desa yang terlambat.”Tahun-tahun sebelumnya baik, tapi mungkin karena tahun kemarin pandemi Covid-19 sehingga pelaporan-pelaporan yang  disampaikan oleh tiyuh ke Dinas PMT terlambat, jadi pada saat kita input ke KPK tidak masuk lagi. Ini akan kita perbaiki, dan Insya Allah tahun depan akan lebih baik,”ujarnya

Perana menambahan, ada 8 fokus area laporan yang dinilai meliputi, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. “Dari 8 area tersebut, 3 area harus kita evaluasi. Nah, kita masih menunggu di tahun 2021 ini. Kalau areanya tetap 8, indikator  dan subindikator itu yang masih kita tunggu dan ini akan segera dirapatkan dengan OPD terkait,”yandasnya. (fei/rnn).




  • Bagikan