Pekara Tipu Gelap Rp17 M, Kuasa Hukum Terdakwa : Murni Perdata, Bukan Pidana

  • Bagikan
Foto dok

RADARLAMPUNG.CO.ID-Perkara penipuan dan penggelapan uang pajak dengan terdakwa Joko Sudibyo berlanjut. Dalam dakwaan JPU peristiwa itu berawal November 2011 saat Direktur PT Sumber Urip Sejati Utama Sugiarto Hadi mendapat surat panggilan penyidik pajak pusat Jakarta terkait perkara tunggakan pajak PPN kurun 2009 hingga 2011. Besarnya mencapai Rp34 miliar.

Sugiarto lantas menemui Joko yang jadi rekan bisnis pupuknya untuk minta bantuan. Pertemuan itu berlangsung di lobi sebuah hotel di Jakarta. Kemudian Joko meminta kepada Sugiarto agar menyiapkan uang sebesar Rp13,5 miliar dan uang jasa pengurusan pajak sebesar Rp3,5 miliar. Sugiarto lantas mengirim uang secara bertahap dengan total uang keseluruhan sebesar Rp17 miliar.

Namun rupanya, menurut JPU pajak yang dibayarkan hanya untuk tahun 2009 saja dan nilainya pun hanya Rp1.534.604.870. Padahal seharusnya untuk tahun 2009 sebesar Rp4.209.402.552. Kemudian Kanwil DJP Bengkulu-Lampung mengeluarkan penyidikan tas tindak pidana perpajakan dengan Sugiarto menjadi tersangka. Kemudian Sugiarto melaporkan Joko atas perkara penipuan dan penggelapan sebesar Rp17 miliar.

Pada Senin (19/7) majelis hakim PN Tanjungkarang menggelar sidang beragendakan eksepsi. Lantas bagaimana tanggapan pihak Joko ? Indra Jaya SH CIL, kuasa hukum Joko menyebut perkara Joko adalah murni perkara perdata. Bukan pidana.

“Surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa  tidak memperhatikan tentang kewenangan relatif dari pengadilan. Terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah murni merupakan wilayah Hukum Perdata karena adanya perjanjian antara Terdawa dan Saksi Korban Sugiarto Hadi yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Pupuk di Pertanian dan Perkebunan yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 29 September 2010. Dalam perjanjian tersebut telah menempatkan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan dan saksi Korban saudara Sugiarto Hadi sebagai pemberi pekerjaan,” Indra Jaya SH CIL mengutip eksepsi dalam keterangan pers yang diterima wartawan Senin (19/7).

Baca Juga:   Alay Ajukan Peninjauan Kembali

Indra justru menyebut Sugiarto Hadi melakukan wanprestasi lantaran tidak membayar fee sesuai surat Kesepakatan tertanggal 29 September 2010. “Kemudian pihak Saksi Sugiarto Hadi  juga tidak memberikan  laporan hasil penjualan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sudah beberapa kali meminta Fee kepada saksi Korban untuk memenuhi Kewajibannya baik melalui surat Tertulis maupun melalui telp/SMS,” katanya.

Pihak terdakwa juga mengajukan gugatan perdata terhadap Sugiarto di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada 20 September 2018 dengan perkara Nomor 169/Pdt.G/2018/PN.TJK yang dilanjutkan gugatan Kedua di Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor perkara nomor : 189/PDT.G/2019/PN.TJK  tertanggal 20 September 2019 yang perkaranya saat ini masih berjalan.

Indra mengatakan jika melihat dakwaan Jaksa Penuntut umum dengan adanya dugaan tindak pidana di mulai pada tahun 2011 maka hal ini menjadi aneh karena untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia sesuai Pasal 74 ayat [1] KUHP.

“Bahwa jika di lihat dari dugaan saksi Sugiarto Hadi adanya kejahatan pada tahun 2012 maka delik aduan tersebut hanya boleh ajukan dalam waktu enam bulan sejak orang tersebut yang berhak mengadukan mengetahui adanya kejahatan. Tetapi saksi korban baru pengajukan adanya dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada  tahun 2018 dengan laporan polisi nomor: LP/B-71/I/2018/SPKT tanggl 15 Januari 2018 dengan laporan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 KUHP dan pasal 372 KUHP,” jelasnya.

Saksi Sugiarto Hadi, sambung Indra, memberi kuasa kepada ibunya baru melaporkan setelah 6 (enam) tahun kemudian setelah adanya dugaan kejahatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Baca Juga:   Terpidana Mati Perkara Narkoba Disidang Lagi, JPU Tuntut 19 Tahun Penjara

Dan menurutnya yang menjadi aneh dan janggal Joko masih dimintai bantuan untuk menagih ke sejumlah orang dengan janji Joko mendapat fee.

Selain itu, Indra menilai surat dakwaan yang disampaikan JPU tidak lengkap karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil karena jika ditinjau dari sudut pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menuntut bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlihat bahwa dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum masih belum memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut baik dari segi formil maupun dari segi materilnya.

“Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil; surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau “ null and void” yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu,” kata Indra Jaya.

Oleh karenanya, Indra mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argument hukum yang dikemukan dalam tanggapan dan keberatan ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara  (due process) dan sesuai dengan hukum (due to the law) sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan eksepsi dari penasehat hukum ini.

“Bahwa kami meyakini perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berada diluar jangkauan atau berada di luar jurisdiksi KUHPidana, akan tetapi jurisdiksi KUHPerdata. Di samping itu, dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Mengenyampingkan Tempat Kejadian perkara yang sebenarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut. (rls/wdi)




  • Bagikan