Perusahaan Harus Patuh UMK, Kalau Tidak…

  • Bagikan
ilustrasi/net

RADARLAMPUNG.CO.ID-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulangbawang Barat (Tubaba) mewarning perusahaan yang ada di Kabupaten Tubaba. Disakertrans Tubaba meminta perusahaan menerapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tubaba tahun 2019. 

Jika hal ini tidak dilakukan, maka perusahaan yang melanggar keputusan gubernur tersebut terancam diberikan sanksi.

“Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dan sanksi yang bisa di berikan mulai dari teguran hingga penutupan perusahaan. Jadi, pihak perusahaan jangan main-main dengan ketetapan UMK ini,”ungkap Hasan Badri, SH, Kepala Disnakertrans Kabupaten Tubaba, Selasa (8/1). 

Untuk itu, pihaknya menghimbau agar para pekerja segera melapor jika perusahaan tempatnya bekerja memberikan upah yang tidak sesuai dengan besaran UMK tahun 2019 atau jauh dibawah UMK yang telah ditetapkan pemerintah.

Diketahui, dalam SK Gubernur Nomor : G/554/V.07/HK/2018 tanggal 21 November 2018 tersebut, UMK Tubaba ditetapkan sebesar  Rp2.278.263,84,-, dan ini berlaku mulai 1 Januari 2019. Terkait hal ini, Disnakertran Tubaba juga telah melayangkan surat edaran Nomor:560/195/II.13/TUBABA/2018, perihal UMK Tubaba tahun 2019 kepada seluruh perusahaan di kabupaten setempat, sekaligus dilampirkan pula SK Gubernur tersebut. (fei/ded/rnn/wdi)




  • Bagikan