Pilkades Lampura Ditengah Pendemi, Melalui Prokes Ketat

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 143 desa se-Kabupaten Lampung Utara (Lampura), dilakukan melalui protokol kesehatan (Prokes) yang ketat.

Khususnya ditengah pendemi saat ini, hingga tak menyebabkan cluster baru. Apalagi Kabupaten Lampura, saat ini berada pada tingkat penyebaran tinggi (zona merah)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampura, Abdurrahman mengatakan, guna meminimalisir penyebaran SarCov-2, pelaksanaan sosialisasi ditingkat desa terkait pelaksanaan pilkades dihentikan sementara.

“Sesuai arahan satgas kabupaten, untuk sementara sosialisasi pilkades 2021 tingkat desa dihentikan sementara. Sampai keadaan kembali normal, karena saat ini Lampura sedang dalam zona merah, “kata Abdurrahman, ketika disambangi radarlampung.co.id, di ruang kerjanya, Selasa (6/7).

Baca Juga:   Selama 6 Hari, Polres Tubaba Gelar Vaksinasi Gratis Dosis Kedua

Meski begitu, kegiatan itu juga telah melalui protokol kesehatan ketat. Seperti membagi waktu desa, menggunakan masker, menggunakan Handsanitizer dan mengecek suhu tubuh. Pembagian waktu ini dilakukan menghindari kerumunan.

“Sesuai anjuran, kita hentikan sementara. Tapi tak menunda proses tahapan Pilkades lain, “terangnya.

Terkait pelaksanaan pada hari H (pencoblosan), selain mengatur tentang jumlah maksimum 500 orang, TPS juga diatur masalah waktu dan standar prosedur lain yang diisyaratkan. Sehingga tak menimbulkan kerumunan, dapat menyebabkan cluster baru disana.

“Itu yang kita wanti-wanti, apalagi sudah ada surat edaran baru yang mengatur pilkades dalam suasana pendemi. Berkaca kabupaten lain, seperti Tanggamus dan Way Kanan yang telah lebih dahulu berjalan, coba kita pakai zonasi waktu. Dari nomor sekian sampai sekian pada jam segini, dan begitu seterusnya meski telah ada ketentuan paling banyak 500 orang/tps-nya, “imbuhnya.

Baca Juga:   Absen Rapat dengan Gubernur Lampung, Tiga Bupati Isolasi Mandiri

Selain itu, lanjutnya, untuk menyelesaikan persoalan calon lebih dari 5, pihaknya menggandeng Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) untuk ujian tes tertulis yang berhak mengikuti pelaksanaan pilkades serentak disana.

“Jumlah maksimum calonkan tidak boleh lebih dari lima, nah ditempat kita ada beberapa diantaranya jumlahnya lebih 5 orang. Itu yang akan diselesaikan, insyallah dalam waktu dekat akan dilaksanakan ujian ini di UMKO, “pungkasnya. (ozy/yud)




  • Bagikan