PP PARMUSI Desak Presiden Susun Ulang Kabinet

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID-Pengurus Pusat Persaudaraan Muslim Indonesia (PP PARMUSI) mengeluarkan Ketetapan Rakornas PARMUSI nomor 001/KPTS/Rakornas/12/1442 Tentang Menghadapi Potensi Krisis Sosial Ekonomi, Strategi Dakwah Dalam Dimensi Politik Dan Keamanan. Hal ini menyikapi penanganan Pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

Ketua Umum PP PARMUSI Drs. H. Usamah Hisyam mengatakan pihaknya mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan baik kepada internal jajaran PARMUSI maupun kepada Pemerintah.

Rekomendasi internal disebut Usamah Hisyam mulai dari pengurus PARMUSI diseluruh tingkatan untuk mengingatkan dan menegaskan kembali khususnya kepada para dai diseluruh Indonesia bahwa dakwah tidak boleh berhenti, dalam kondisi apapun, dengan tetap memprioritaskan pengembengan Desa Madani PARMUSI melalui empat prioritas program. Yakni peningkatan iman dan taqwa, ekonomi, sosial dan pendidikan.

“Pengurus PARMUSI di semua tingkatan melakukan sosialisasi Pencegahan Covid 19 secara Illahiah dengan tagline 3 D, Disiplin Ibadah, Disiplin Protokol Kesehatan, Disiplin Menjaga Imunitas; dan oleh karena penanganan pandemi Covid 19 tak bisa hanya dilakukan secara fisik, medis, akademik, tetapi juga yg lebih penting adalah komunikasi vertikal, secara illahiah. Oleh karena itu seluruh 5.000 dai Pembina, dai pengelola, dan dai pelaksana di berbagai daerah untuk mengajak ummat islam menggelar taubat nasuha kepada Allah SWT, usai shalat iedul Adha tanggal 10 Djulhidjah di lokasi masjid/lapangan masjid/lapangan daerah masing-masing secara serentak,” beber Usamah Hisyam, dalam keterangannya, Kamis (15/7).

Selanjutnya, Pengurus PARMUSI disemua tingkatan tetap menjaga integritas dan kemandirian dalam merealisasikan program dan kegiatan, dengan segala keterbatasan dan upaya terus meningkatkan partisipasi umat dalam pembangunan, dan pengurus PARMUSI diseluruh tingkatan harus tetap mengedepankan akhlak mulia dalam pergaulan, komunikasi penyebarluasan informasi.

“Dan tetap taat pada pemimpin dan penguasa sekalipun mereka berbuat dzalim, karena Allah dan Rasul Nya mengajarkan kita seperti itu,” jelasnya.

Kemudian rekomendasi eksternal berupa PARMUSI mendesak kepada Presiden RI untuk mengembalikan harapan dan kepercayaan rakyat, bersama Wakil Presiden RI untuk membubarkan Kabinet Indonesia Maju dan menyusun kembali Kabinet berdasarkan kebutuhan rakyat dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya PARMUSI mendesak kepada Pemerintah RI untuk mengevaluasi dan menyusun ulang Prioritas Pembangunan Nasional dengan mengedepankan pembangunan pedesaan, pulau pulau terpencil, pulau terluar, daerah daerah terbelakang, dengan konsentrasi pembangunan pertanian, perkebunan, dan perikanan.

“Kami mendesak Pemerintah segera menutup Bandara Internasional, terutama mencegah negara negara yang menjadi sumber penyebaran virus Covid 19 dan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China dengan alasan apapun,” jelasnya.

Ditambahkan Sekretaris Jendral PP PARMUSI, Ir. Abdurahman Syagaff, pertimbangan yang membuat PP PARMUSI mengeluarkan rekomendasi atas pertimbangan beberapa hal. Pertama terkait kebijakan Pemerintah RI dalam menangani dan mengelola pandemik Covid 19, bahkan diberlakukannya PPKM Darurat oleh pemerintah pada 3-20 Juli 2021, telah gagal mengendalikan penyebaran virus Covid 19.

“Bahwa kegagalan Pemerintah RI dalam mengendalikan penyebaran Virus Covid 19 justru berimplikasi pada permasalahan permasalahan serius bangsa ini, baik dalam masalah sosial, ekonomi, budaya, bahkan masalah pelaksanaan keberagamaan. Selanjutnya, sejumlah permasalahan yang muncul dan meresahkan rakyat khususnya ummat islam di seluruh daerah,” ungkap Abdurahman.

Permasalahannya diantaranya pembatasan kegiatan yang dinilai justru banyak merugikan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial, tanpa ada jaminan kehidupan yang layak dari Pemerintah; larangan dan penutupan mesjid, yang telah direvisi pemerintah pada 9 Juli 2021 dengan pembatasan kegiatan di rumah ibadah; Makin diperketatnya giat belajar mengajar, dengan sistem  online menjadikan anak didik tidak mengenal lingkungan dan semakin terasing dalam pergaulan.

Selanjutnya, rakyat kecil penghasilan harian tak bisa berusaha, sedangkan kebutuhan sosial ekonomi tak terpenuhi. Sementara pengusaha besar bebas berusaha bahkan dimasa pandemi ini mereka panen, meraup untung yang luar biasa besar; benturan antara rakyat kecil yang ingin mencari nafkah dan aparat keamanan yang laksanakan tugas di mana-mana; Efektifitas vaksin impor yg menyita dana triliunan APBN masih diragukan sebagian masyarakat; dalam situasi masyarakat kita kehilangan pekerjaan, justru Pemeritah RI membiarkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China berdatangan secara begelombang dan terus menerus. Sungguh mencederai hati rakyat dan menyayat kedaulatan Negara RI.

“Maka itulah, PARMUSI memandang bahwa semua persoalan tersebut sesungguhnya karena tidak berjalannya secara efektif kinerja para Menteri sebagai pelaksana kebijakan, yang semestinya selalu dekat dengan rakyat, bukan malah menghindar dan menyalahkan rakyat. Bahkan sungguh ironis, dana bantuan sosial yang seharusnya dikucurkan segera bersamaan dengan diberlakukannya PPKM Darurat, justru sampai berakhirnya PPKM Darurat, tetap tidak mengucur,” sambungnya.

Hal Ini merupakan kebohongan dan kedzaliman yang membuat langsung masyarakat semakin tidak berdaya dan sengsara. Karena itu PARMUSI menganggap bahwa sebagian besar masyarakat tidak lagi dapat mempercayai Pemerintah RI saat ini untuk dapat mengemban amanah rakyat dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, kemarin PP PARMUSI perlu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) I ini dan merumuskan pemikiran dan kebijakan organisasi dan perlu di tetapkan dalam keputusan Rakornas PARMUSI. Yang telah menghasilkan rekomendasi baik internal maupun eksternal,” tandasnya. (rls/rma/wdi)




  • Bagikan