PPK dan Panwasam Dapat Atensi Khusus


Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansyah saat monitoring ke PPK. FOTO IST.

RADARLAMPUNG.CO.ID – Seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) mendapatkan atensi khusus dari Bawaslu setempat. Hal ini berkaitan dengan tahapan pleno pemungutan suara di tingkat kecamatan yang dalam PKPU nomor 5 tahun 2020, ditenggat hingga Senin (14/12).

Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansyah mengatakan, warning dan atensi bagi PPK dan Panwascam dalam menginput hasil pemilihan. Karena, kata Candra, data juga sudah di-upload di Sirekap.





“Sudah di-upload juga di sirekap dan tidak menggunakan Plano. Sehingga dalam penginputan harus benar-benar jeli agar tidak salah input dan menjadi persoalan serta masuk ranah pidana,” kata dia, Minggu (11/12).

Candra melanjutkan, pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada setiap Pengawas untuk juga merekap yang hasilnya digunakan untuk data pembanding ketika pleno di tingkat kecamatan.

Baca Juga:   Pasang Target Menang Pemilu 2024, PAN Bandar Lampung Kejar 8 Kursi Legislatif

“Apabila ada perbedaan maka sebagai bahan koreksi dari pengawas pemilu (Panwas Kecamatan) dan pertanyaan perbedaan itu dikarenakan apa, untuk memperjelas bisa instruksikan ke PPK membuka C Plano Hasil agar semua saksi bisa menyaksikan perbedaan tersebut,” katanya.

Dia juga mengaku sangat mewanti-wanti PPK untuk berhati-hati juga dalam penginputan ke Sirekap, agar tidak menjadi persoalan di pleno. “Pleno di tingkat kecamatan harus clear and clean, sehingga nanti di kota tidak berlama-lama dalam Pleno,” ujarnya.

Kata dia, jika ada PPK dan Panwascam yang memberikan keterangan tidak benar, maka akan merujuk pada persoalan pidana.

Sesuai dengan UU Pilkada Pasal 178E Ayat 1 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 bulan dan paling lama 144 bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000 dan paling banyak Rp144.000.000.

Baca Juga:   Lestarikan Makanan Khas Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Bandar Lampung Gelar Festival Bakar Ikan Nusantara

Kemudian di ayat 2 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Dia juga berpesan kepada seluruh paslon juga harus menunggu hasil pleno dan penetapan secara resmi oleh KPU pada 13-17 Desember 2020 dan tidak bereuforia terhadap hasil quico count. “Ini juga agar menjaga kondusifitas di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Sementara, Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar mengatakan, Bawaslu berkomitemen menjaga hak pilih dan suara rakyat, memastikan hasil tungsura dari tingkat sampai kabupaten/ kota.

“Tentunya Bawaslu ada data pembanding bila terjadi ketidaksesuaian hasil antara jajaran KPU dan saksi paslon, baik pembanding manual dan penggunaan SIWASLU yg berbasis C hasil (plano) yang berhologram,” ucapnya. (abd/sur)

Baca Juga:   Pasang Target Menang Pemilu 2024, PAN Bandar Lampung Kejar 8 Kursi Legislatif