Akademisi: PPKM Berpotensi Timbulkan Frustasi Ekonomi dan Sosial

  • Bagikan
Kawat berduri terpasang di salah satu titik penyekatan dalam kota saat PPKM level 4 di Jalan Kota Raja, Tugu Juang, Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, Rabu (18/8). Foto M. Tegar Mujahid/Radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Pulau Jawa dan Bali berakhir besok (23/8). Terkait apakah akan kembali diperpanjang atau tidak, pemerintah daerah menunggu pengumuman PPKM, yang akan disampaikan pemerintah pusat besok.

Tidak bisa dipungkiri, PPKM banyak berdampak terhadap pelaku usaha atau masyarakat. Tak sedikit pelaku usaha mengibarkan bendera putih isyarat menyerah. Begitu juga dengan masyarakat yang harus ikut kehilangan pekerjaan.


Menanggapi hak tersebut, pengamat kebijakan publik Universitas Lampung Dedi Hermawan mengatakan, dilihat di lapangan PPKM belum berjalan efektif. Itu ditandai dengan mobilisasi orang dengan kendaraan yang tetap saja terjadi. Sehingga esensi dari pembahasan PPKM tidak tercapai.

Tentu, itu dapat dilihat dari mobilisasi di saat hari-hari kerja maupun libur yang tetap tinggi. Sehingga, dapat dikatakan tujuan dari kebijakan PPKM tidak sesuai tujuan dan perlu dievaluasi, apakah perlu dilanjutkan atau tidak.

Tapi, tetap kata Dedi, basis evaluasinya pada data statistik kasus Covid-19. “Karena kita lihat di lapangan tidak punya pengaruh apa-apa terhadap mobilisasi. Sementara, potensi untuk menimbulkan frustasi sosial dan frustasi ekonomi besar. Itu bisa dilihat di berbagai tempat sudah banyak yang mengibarkan bendera putih terhadap PPKM ini,” ungkapnya.

Baca Juga:   Update Covid-19 Lamtim, 5.182 Pasien Sembuh

Begitu juga di Bandarlampung, serta kabupaten/kota lainnya di Lampung yang berpotensi yang sama. “Dengan PPKM aja masyarakat dalam tanda kutip masih mengabaikan pembatasan-pembatasan. Mereka tetap bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain dari berbagai jalur alternatif, sehingga tidak memberikan hasil apa-apa pada PPKM ini,” tuturnya.

Selain pemerintah perlu meninjau PPKM, lanjut Dedi, pemerintah perlu melakukan hal-hal bersifat lebih memberi daya rubah yang lebih besar, untuk pengurangan kasus Covid-19. Hingga dapat berubahnya zona dari Merah, orange, ke Hijau.

“Harus dicari, apa sih sebenarnya teritmen yang lebih tepat selain PPKM. Apakah penegakan prokes diperluas. Karena PPKM sendiri tidak selalu memberi pengaruh yang signifikan di masyarakat. Akhirnya pelaku usaha terpengaruh harus ada pembatasan dan tutup,” terangnya.

Ia lantas tak segan menyarankan, lebih baik PPKM ditiadakan. Melainkan lebih ke upaya memperkuat kebijakan prokes.

“Masyarakat ini, dari waktu ke waktu sudah mulai terbiasa dengan penegakan prokes, menjaga kesehatan, kesehatan diri, memperkuat imunitas. Kita lihat juga perkembangan nasional sudah ada wacana dari pandemi ke endemi. Kita optimis kedepan kasus Covid-19 terus menurun, sehingga mulai ada perubahan dari zona-zona, kearah yang positif menuju hijau,” ujarnya.

Baca Juga:   Dissos Way Kanan Telusuri Dugaan Aparat Kampung Terima PKH

Tentu dengan itu, kata Dedi, tinggal bagaimana pemerintah atau Satgas Covid-19 bekerja hingga tingkat bawah, dengan melakukan kolaborasasi dengan unsur masyarakat. Untuk sama-sama menegakan prokes.

“Lebih baik prokes diperkuat, vaksinasi diperluas, kemudian seluruh sistem kesehatan, unit-unit kesehatan diperkuat dan dipersiapkan betul. Masyarakat memperbaiki dan memperketat imunitas. Jadi gerakannya gerakan kolektif yang lebih ramah, lebih menyegarkan, lebih membuat dinamika ekonomi dan sosial tetap bekerja serta normal, tapi tetap dalam koridor perokes, vaksinasi dijaga,” terangnya.

Sebab, menurut Dedi, lama kelamaan PPKM dapat membuat drop. Sementara pemerintah tidak sanggup memberikan bantuan dan penyediaan makanan jika masyarakatnya diminta diam di rumah. “Silahkan survei, mungkin 90 persen orang mengatakan PPKM nggak berfungsi di lapangan,” tuturnya. (pip/sur)




  • Bagikan