PPKM Ketat, Pelayanan Satker Lampura Via Daring

  • Bagikan

radarlampung.co.id –  Pelayanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), melalui daring. Seperti nampak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat, Selasa (13/7), masyarakat yang mengurus adminduknya tidak diperkenankan masuk.

Nampak beberapa petugas dengan sigap menjaga pintu pelayanan yang hanya dibuatkan satu pintu diarah belakang, karena adanya kebijakan pemerintah pengetatan PPKM sesuai arahan di zona merah.

Mereka yang mengurus keperluan, seperti KTP, Akta dan lainnya hanya dilayani oleh petugas yang berjaga didepan pintu.

Disitu juga ditempel informasi pelayanan dalam daring tersebut, sehingga warga dapat membaca. Juga disediakan nomor hotline yang dapat dihubungi melalui pesan whatsapp, sehingga dapat langsung berkonsultasi disana.

“Memang aturan ini kita terapkan untuk membatasi perkumpulan, dan pemerintah daerah menerapkan pelayanan di kantor satker hanya diperbolehkan 25 persen dari jumlah pegawainya. Sebagai konsekwensi penerapan surat edaran lalu mengatur tentang pembatasan kegiatan, “kata Sekdakab Lampura, Lekok.

Baca Juga:   Lampura Sabet KLA Tingkat Pratama dari Kementrian PPPA

Namun, sambung Lekok, tidak menutup kemungkinan masyarakat membutuhkan keperluan mendesak, seperti perekaman, dapat dilakukan langsung di kantor. Hal ini Guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Tentunya dengan tetap mematuhi standar operasional prosedur dianjurkan, dan prokes ketat. Sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19, dan bermuara pada penurunan angka kasus peningkatan kasus harian positif disini, “terangnya.

Kepala Disdukcapil Lampura, Khairul Anwar menambahkan, kebijakan itu diambil pasca dikeluarkannya surat edaran, terkait pengetatan aturan PPKM. Sehingga pihaknya melaksanakan kegiatan seperti yang ada di lapangan, hanya 25% pegawai datang. Dan pelayanan dilakukan daring, terkecuali yang diprioritaskan.

“Misalnya, perekaman. itukan gak bisa dilakukan secara daring. Selain itu ada pelayanan langsung khusus difabel ataun lainnya yang membutuhkan. Kalau ada yang datang dengan itu, ya pasti kita layani,” tambahnya didampingi Sekretaris Perdana Putra.

Baca Juga:   Sempat Viral di Medsos, Ini Pernyataan Kasat Narkoba

Untuk masalah sosialisasi, itu telah dilakukan. Baik langsung melalui person yang ada di data disdukcapil, maupun sosialisi via daring dan website resmi disdukcapil.

“Seperti Facebook misalnya, kita juga melayani via wa yang terhubung dengan bagian administrasi. Disana ada petugasnya, nanti memberikan keterangan sesuai keluham masyarakat, “timpal Sekretaris Disdukcapil Lampura, Perdana Putra.

Namun, tampaknya tidak semua masyarakat tahu mengenai informasi itu. Jangankan di desa, di Kotabumi dan sekitarnya banyak belum tahu sehingga berbondong-bondong datang hanya untuk mengurus syarat administrasinya.

Meski menurut penuturan pihak Disdukcapil sudah, baik itu medsos maupun himbauan kepada masyarakat.

“Saya gak tahu mas, kalau gak datang kesini. Makanya baru tau ini dilaksanakan secara daring, “ujar Ardy Yanto, (45) salah seorang warga yang mengurus adminduknya. (ozy/yud)




  • Bagikan