Puluhan Massa Aksi Minta Bawaslu Segera Selesaikan Money Politik

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Puluhan massa aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Demokrasi (AMPD) Provinsi Lampung mendukung program Bawaslu Lampung dan Panwas kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kordinator aksi, Rustam Efendi menjelaskan, dalam UU Pilkada tersebut mengatur pada Pasal 73 mengatur dengan tegas terhadap money politik yang dilakukan paslon harus dibatalkan sesuai dengan amanah UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Berdasarkan hasil data yang kami kumpulkan dan bahan keterangan berbagai sumber serta informasi, bahwa money politik benar terjadi secara terstruktural dan masif di 15 kabupaten/kota, hal itu sangat merugikan masyarakat Lampung,” ujarnya, Selasa, (3/7).

Baca Juga:   Pelukisan Mural Flyover MBK Mandek?

Maka dari itu, lanjut Rustam, massa menuntut Bawaslu untuk mengusut tuntas dugaan money politik yang dilakukan oleh paslon nomor tiga.”Kami juga meminta Bawaslu menindak tegas pelaku money politik sesuai UU No 1 tahun 2014 tentang Pikada berupa sanksi pembatalan,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, meminta Bawaslu dan Gakumdu harus menindak lanjuti laporan oleh warga dan tim paslon Cagub dan Cawagub terhadap pelaku money politik.

“Kami juga meminta KPK mengusut dugaan aliran dana dari PT Sugar Grub Compenis kepada pasangan calon no urut tiga Arinal-Nunik dan meminta Bawaslu RI segera turun ke Lampung ambil alih dugaan money politik,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung di Jalan P Marotai, Kelurahan Jagabaya, Kecamatan Way Halim, Bandarlampung, kembali di geruduk puluhan massa aksi, Selasa, (3/7), sekitar pukul 10.30 wib

Baca Juga:   Oksigen Medis Langka, Stok RSUDAM Hanya Cukup Dua Hari, Sekprov Lampung Kumpulkan Pengusaha

Namun kali ini massa aksi yang mengaku bukan dari peserta Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018. Massa yang mengatas namakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Demokrasi (AMPD) Provinsi Lampung. (ndi/ang)




  • Bagikan