Puskesmas Dinilai Masih Kurang Ramah Penyandang Disabilitas


YKWS menggelar diskusi dengan mengusung tema Potret Penyediaan Layanan Fasilitas Air, Sanitasi, dan Kebersihan di Fasilitas Layanan Kesehatan, bertempat di Hotel Whiz Prame Lampung, pada Selasa (26/4). Foto: Prima Imansyah Permana/Radarlampung.co.id
YKWS menggelar diskusi dengan mengusung tema Potret Penyediaan Layanan Fasilitas Air, Sanitasi, dan Kebersihan di Fasilitas Layanan Kesehatan, bertempat di Hotel Whiz Prame Lampung, pada Selasa (26/4). Foto: Prima Imansyah Permana/Radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dan Metro didukung oleh SIMAVI-SNV Netherland Development sejak April 2021 tengah melaksanakan Program WASH in HCF (Health Care Facility).

Lokus program berada di 5 Puskesmas di Bandarlampung dan 4 Puskesmas di Metro. Kelima puskesmas di Kota Tapis Berseri yaitu, Puskesmas Kemiling, Kedaton, Pasar Ambon, Kota Karang, dan Puskesmas Panjang.





Program WASH in HCF merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan penyediaan fasilitas dan layanan air, sanitasi, dan kebersihan yang inklusif di fasilitas layanan kesehatan, khususnya di Puskesmas.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas, khususnya memperkuat fasilitas air, sanitasi, dan kebersihan agar dapat menyediakan akses bagi semua, termasuk kelompok rentan, antara lain perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang  disabilitas.

Kekhasan dari program yang digagas oleh YKWS ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses peningkatan pelayanan.

Sejak program tersebut dimulai, YKWS sebagai mitra strategis dari Pemkot Bandarlampung dan Metro telah melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain baseline survey, kick-off program, pembentukan/penguatan Kelompok Kerja (Pokja) WASH in HCH di 9 Puskesmas.

Di mana, masing-masing Pokja tersusun dari kombinasi antara nakes dan publik/unsur-unsur inklusi serial workshop dan pelatihan untuk Pokja dan Tim Audit Sosial, hingga kegiatan observasi atau audit sosial terhadap Puskesmas tentang kondisi penyediaan layanan dan fasilitas air, sanitasi dan kebersihan.

Baca Juga:   Deteksi Penyakit Tidak Menular di Posbindu

Sebuah tool atau alat audit yang disusun oleh Lembaga dunia (JMP atau Join Monitoring Program yang terdiri dari WHO dan UNICEF) digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap fasilitas dan layanan Puskesmas di seputar aspek Air, Sanitasi, dan Kebersihan.

Tool WASH Fit yang aslinya terdiri dari tujuh indikator fasilitas WASH di Puskesmas kemudian dimodifikasi oleh YKWS  dengan menambahkan empat indikator yang juga melakukan analisis terhadap aspek WASH Puskesmas pada radius sekitar 50 m di sekitar Puskesmas.

Kegiatan observasi oleh Tim Audit Sosial di setiap Pokja WASH in HCF telah dilaksanakan di sepanjang Feburari 2022 yang diikuti dengan diskusi dan pembahasan terhadap observasi tersebut pada bulan Maret 2022.

Hasil observasi penyediaan layanan dan fasilitas air, sanitasi dan kebersihan di Puskesmas telah disampaikan kepada Dinas Kesehatan Bandarlampung dan Pemkot Metro pada pertengahan April 2022.

Sehingga bisa menjadi landasan ataupun dasar untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan oleh pemerintah setempat guna melakukan peningkatan layanan Puskesmas, khususnya dalam penyediaan layanan Air, Sanitasi, dan Kebersihan.

YKWS, pada Selasa (26/4) menggelar diskusi dengan mengusung tema, Potret Penyediaan Layanan Fasilitas Air, Sanitasi, dan Kebersihan di Fasilitas Layanan Kesehatan, bertempat di Hotel Whiz Prame Lampung.

Baca Juga:   UTBK-SBMPTN Mulai Besok, Ini Lokasinya

WASH Advisor Bambang Pujiatmoko mengatakan, audit sosial di Pokja Wahs In HCF ini begaimana masyarakat untuk berperan aktif dalam.proses melakukan penilaian audit di Puskesmas baik pelayanan air dan sanitasi.

Ia menilai masyarakat perlu ikut berperan, karena masyarakat sebagai pengguna. Sehingga masyarakat harus bisa menyuarakan apa kebutuhannya dan apa perbaikan-perbaikan atau peningkatan-peningkatan untuk layanan air sanitasi di Puskesmas. Sebab, itu semua masyarakat yang mengetahuinya dan pihak dari Puskesmas.

“Jadi yang melakukan audit bukan YKWS tetapi pokja itu sendiri atau masyarakat itu sendiri sama Puskesmas. Termasuk yang merumuskan rekomendasi-rekomendasi apa,” ujarnya.

Disinggung dari keseriusan pemerintah setelah turunnya tim pokja ini, Bambang mengungkapkan bahwa pemerintah kota serius. Dengan penilaian yang dilakukan oleh pokja yang terdiri dari gabungan masyarakat dan tenaga kesehatan maka akan memberikan penilaian yang objektif.

Sementara terkai ketransparan publik, Bambang menilai keterlibatan publik di dalam prosesnya, bukan hanya di puskesmas, tapi juga diseluruh bidang belum dikatakan optimal. Sebab, masih terdapat sekat-sekat untuk transpran publik dalam upaya melihat, memperhatikan, menyermati, dan lainnya.

“Padahal kita punya undang-undang untuk informasi keterbukaan publik. Harusnya menjamin itu, jadi institusi pemerintah sepanjang yang memang tidak bersifat rahasia negara bisa diakses publik. Tapi, faktanya tidak semudah itu,” ungkapnya.

Baca Juga:   Banjir Rob, Sekolah Tergenang, Siswa Ujian Basah-basahan 

Sementara, dalam diskusi tersebut, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lampung Susi menilai Puskesmas di Bandarlampung masih kurang ramah terhadap para penyandang disabilitas. Ia menerangkan masih sangat sulit bagi kelompok disabilitas untuk mengakses layanan air bersih.

Menurutnya, layanan yang bersifat kebersihan yang tidak ramah disabilitas antara lain seperti proses ke toilet yang masih sulit diakses. Sebab, banyak toilef yang  tidak dapat dipakai oleh kelompok disabilitas, khususnya pengguna kursi roda.

“Jangankan memakai toiletnya, masuk melewati pintunya juga sudah sulit, karena pintunya tidak muat dilalui kursi roda,” ucapnya.

Begitupun juga akses keran air yang tidak sejajar tingginya dengan pengguna kursi roda. Juga, perlu template untuk disabilitas tuna rungu, misalnya gambar dan sebagainya untuk memudahkan disabilitas yang sulit berkomunikasinya.

Tentu dengan tidak teraksesnya fasilitas kebersihan itu, menurut Susi kelompok disabilitas terbilang masih sangat rentan terhadap infeksi virus yang bisa jadi muncul dari aktivitas kesehatan.

Dirinya berharap puskesmas bisa diakses masyarakat disabilitas. Sehingga jika kelompok disabilitas ingin menggunakan air bersih dan toilet di puskesmas, dapat melakukannya dengan sendiri, karena disabilitas dibina untuk mandiri. (pip/sur)