Raih WTP Kali ke Lima, Pemkab Tuba Berhak Jemput Penghargaan Presiden


Pemkab Tulangbawang melalui Bupati Winarti disaksikan Ketua DPRD Sopi'i menerima Penghargaan Opini WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Sunarto, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (28/5). FOTO DISKOMINFO TULANGBAWANG

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (27/5).

Penghargaan ini diraih untuk kali ke lima secara berturut-turut oleh Pemkab Tulangbawang.





Terkait hal ini, Bupati Tulangbawang Winarti mengingatkan jajarannya untuk tidak terlena dan terus fokus dalam bekerja.

“Kedepan pada penerapan e-planing dan e-budgeting, Pemkab Tulangbawang akan tetap berkomitmen melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sehingga mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” katanya kepada radarlampung.co.id, Selasa (28/5).

Untuk itu, dalam penerapannya, Pemkab Tulangbawang akan terus melakukan koordinasi dan meminta arahan BPK RI perwakilan Lampung untuk memberikan bimbingan pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah.

Sementara, terkait Rencana Aksi (Action Plan) tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Tulangbawang Tahun Anggaran 2018, pihaknya akan melaksanakannya sesuai jangka waktu yang ditentukan.

“Karena rekomendasi tersebut sangat berarti bagi Pemkab Tulangbawang sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya,” jelas mantan ketua DPRD Tulangbawang itu.

Winarti menerangkan, penghargaan Opini WTP ke lima kali secara berturut ini akan menghantarkan Pemkab Tulangbawang ke Istana untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo.

“Ini tidak terlepas dari rekomendasi yang disampaikan BPK-RI Perwakilan Lampung terhadap kinerja Pemkab Tulangbawang, sehingga kami mampu berbenah dan konsisten dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang lebih baik,” ucapnya.

“Ini juga buah dari kerja keras dan komitmen seluruh stakeholder dalam menerapkan standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dengan dukungan penuh dari pihak legislatif,” tandasnya. (nal/sur)