Raperda Retribusi PBG Masuk ke Tingkat Pansus


Pemkot dan DPRD Bandarlampung tengah membahas rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG). Foto terkait dibidik di kawasan Telukbetung Selatan, Bandarlampung. Foto M. Tegar Mujahid/Radarlampung.co.id
Pemkot dan DPRD Bandarlampung tengah membahas rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG). Foto terkait dibidik di kawasan Telukbetung Selatan, Bandarlampung. Foto M. Tegar Mujahid/Radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandarlampung kembali menggelar sidang paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat I, yaitu penyampaian jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah (Perda) tentang retribusi Perserujuan Bangunan Gedung (PBG).

Paripurna yang berlangsung pada Rabu (11/5) dipimpin Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi dan dihadiri 26 anggota dewan setempat.





Paripurna ini merupakan lanjutan dari sidang paripurna, Selasa (10/5) terkait penyampaian rancangan Perda Retribusi PBG dan pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan perda tersebut.

Di mana, pada paripurna sebelumnya, delapan fraksi yang ada menyetujui rancangan perda tersebut untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, meski terdapat saran dan catatan. Seperti fraksi PKS yang memberi lima catatan.

Menjawab pandangan fraksi-fraksi, Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menuturkan bahwa pihaknya menyampaikan jawaban terkait pandangan fraksi secara umum. Sedangkan usulan dan saran fraksi tidak diungkapkan secara utuh.

“Kalau belum terakomondir dalam jawaban kami dapat disampaikan di tingkat selanjutnya,” ujarnya saat menyampaikan jawabannya di Sidang Paripurna, Rabu (11/5).

Dirinya atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mengucapkan terimakasih terhadap fraksi-fraksi yang pada umumnya dalam penyampain pandangannya mendukung dan menyetujui usulan Rancangan Perda Retribusi PBG.

Salah satunya, Eva menanggapi pandangan umum dari PKS yang memberi lima catatan. Menurutnya, catatan, masukan, atau saran yang disampaikan fraksi PKS luar biasa untuk pihaknya.

Dengan adanya perda ini, lanjut Eva, mekanisme perizinan bangunan gedung dilakukan melalui aplikasi yang telah disiapkan pemerintah pusat dan dapat diakses melalui online oleh masyarakat agar efektif dan efesien.

“Itu sesuai amanah peraturan pemerintah nomor 16  tahun 2021 tentang peraturan pelaksanana undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang pembangunan gedung,” tuturnya.

Di akhir sidang paripurna, pimpinan sidang menyampaikan bahwa Rancangan Perda Retribusi PBG akan dibahas di tingkat panitia khusus (Pansus). (pip/sur)