Sabet Posisi Empat, Pesawaran Raih Penghargaan PPD


RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Pesawaran berhasil mendapatkan penghargaan pembangunan daerah (PPD) dengan meraih posisi ke empat.

“Kabupaten Pesawaran telah berupaya dalam melakukan beberapa peningkatan di berbagai sektor khususnya peningkatan pelayanan publik yang menjadi prioritas pak bupati,” ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran Adhytia Hidayat.





Dikatakan, penilaian atau opini BPK tentang LHP keuangan juga menjadi syarat dalam menilai kinerja pemerintah. Dimana, dalam LHP keuangan, Kabupaten Pesawaran, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Secara berturut turut juga, kita mendapatkan Opini WTP dari BPK dan itu juga kita presentasikan.Selain itu, salah satu yang kita sampaikan adalah kita berhasil meraih Juara 2 pada Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2021 untuk kategori Brand Pariwisata,” ujarnya

Dijelaskan, RKPD Kabupaten Pesawaran 2022 juga berpedoman dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026 terkait perencanaan di 2022.

“Program pembangunan yang telah
ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selainuntuk menjabarkan, melalui RKPD dapat diketahui hasil-hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian 5 tahunan,” kata dia.

Dikatakan dia, RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 mengacu berbagai substansi dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP nasional dan RKPD Provinsi harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran. Meskipun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesawaran, tetapi dinamika nasional dan provinsi dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kabupaten Pesawaran.

“Pendekatan Bottom Up dilakukan mulai dari pengusulan Program/Kegiatan dari Tingkat Bawah (Desa), Kecamatan oleh Masyarakat melalui Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang selanjutnya dibawa ke Tingkat Musrenbang Kabupaten,” ucapnya.

Selain itu, kemiskinan merupakan suatu kondisi kekurangan, yang mana kekurangan tersebut tidak hanya pada pendapatan namun juga kekurangan dalam dimensi lain seperti kesehatan, nutrisi dan sanitasi.

“Kabupaten Pesawaran bekerjasama dengan Baznas memiliki 5 program kerja dalam penyaluran Zakat, Infak, Sodaqoh (ZIS) antara lain Pemberdayaan Ekonomi, Pendudukan, Kesehatan, Dakwah-Advokasi dan Kemanusiaan sehingga kolaborasi tersebut menjadi Inovasi Program “Berkah Benar Berkat Bapak Siji,”pungkasnya.

Diketahui, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan kegiatan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2011 dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN) dan sejak tahun 2017 berubah nama menjadi PPD. (ozi/ang)