Satu Ruko Dieksekusi, 22 Ruko Bayar Sewa HGB Setengah Miliar

  • Bagikan
Sejumlah Petugas Banpol PP Kota Bandarlampung dan petugas kepolisian melakukan eksekusi ruko di Jl. Bengkulu, Pasar Tengah , Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, Selasa (15/1). FOTO M. TEGAR MUJAHID/ RADARLAMPUNG.CO.ID

RADARLAMPUNG.CO.ID – Tak ada toleransi bagi penghuni ruko membangkang. Hal itu diisyaratkan Pemkot Bandarlampung pasca memenangkan polemik hak guna bangunan (HGB) di atas lahan di kawasan Pasar Tengah, Tanjungkarang Pusat (TkP).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Bandarlampung Sukarma Wijaya menuturkan, pelaksanaan eksekusi terhadap ruko di Jl. Bengkulu pagi ini (15/1) berdasarkan putusan Mahkama Agung nomor 29/50 tahun 2017.

“Jadi kita hari ini melaksanakan eksekusi ruko atas putusan Mahkamah Agung nomor 29/50 tahun 2017. Ketetapannya sudah ingkrah. Di dalam perjalannya kita selalu koordinasi dengan pengadilan, untuk  memastikan bahwa surat keputusan dari Mahkamah Agung bisa kita laksanakan,” ucapnya.

Sebelum eksekusi terlebih dahulu pihaknya melakukan pemanggilan 35 penyewa ruko. Ada 23 status eksekusi dan 12 status segel. “Dari status 23 eksekusi 22 bersedia mengurus kewajibannya sebagaimana yang telah diputuskan tim yang telah ditunjuk Pemkot untuk melaksanakan eksekusi,” ucapnya.

Baca Juga:   Jelang HAN 2021, KPA Bandarlampung Minta Isi Kepedulian Terhadap Anak dan Sesama
Sejumlah Petugas Banpol PP Kota Bandarlampung dan petugas kepolisian melakukan eksekusi ruko di Jl. Bengkulu, Pasar Tengah , Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, Selasa (15/1). FOTO M. TEGAR MUJAHID/ RADARLAMPUNG.CO.ID

Hari ini,  satu ruko dieksekusi dengan menurunkan petugas Banpol PP untuk mengosongkan ruko. Selain itu, terdapat juga empat ruko disegel. Saat proses eksekusi, penghuni ruko tidak di tempat, sehingga Pemkot menempel selembaran pemberitahuan agar penyewa menyerahkan kunci kurun waktu tujuh hari. Bila tetap berkeras, akan diambil tindakan tegas dengan membongkar kunci.

Nah, dengan 22  ruko telah mengikuti aturan Pemkot Bandarlampung, sesuai saran Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maka dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. “Tetapi untuk satu ruko atas  kepemilikan saudara Sukardi karena beliau melakukan pembangkangan ya kita kembali memohon kepada pengadilan untuk melakukan pensegelan,” ungkapnya.

Ruko yang disegel lantaran pihak penghuni tidak mau membayar HGB sekitar Rp500 juta, serta tetap memiliki kewajiban membayar denda kepada negara sekitar Rp50 juta. “Ya meskipun sudah dieksekusi, pemilik tetap berkewajiban membayar denda kepada negara Rp50 juta, yang juga ditagih pengadilan,” ungkapnya. (Tonton video ketegangan jalannya eksekusi ruko di atas).(pip/sur) 




  • Bagikan