Sebagian Parpol Belum Usulkan Perombakan

  • Bagikan
Anggota Komisi DPRD Lampung saat menghadiri rapat paripurna beberapa waktu lalu. Foto Dok. DPRD Lampung

RADARLAMPUNG.CO.ID – Belum genap 2,5 tahun ada beberapa pos komisi yang dirombak oleh partainya, di DPRD Lampung. Paling awal adalah Fraksi Partai Golkar, pasca beberapa kadernya maju pilkada. Seperti Musa Ahmad, Azwar Hadi, dan Toni Eka Candra.

Sebelum momen pergantian antar waktu, Partai Golkar langsung merombak keanggotaan komisi. Ismet Roni yang sebelumnya menjabat anggota Komisi II, berpindah menjadi Ketua Komisi IV, menggantikan Toni. Sementara anggota lainnya menyesuaikan posisi pada posisi yang di-PAW.

Menyusul selanjutnya adalah Fraksi PAN. Joko Santoso yang sebelumnya menjabat anggota Komisi III, bertukar posisi menjadi Wakil Ketua Komisi IV dengan Iswan A Caya.

Teranyar adalah Fraksi Partai Demokrat yang merombak struktur komisinya. Perombakan tidak dilakukan secara keseluruhan. Budiman AS, yang sebelumnya anggota komisi IV bergeser mendjadi anggota Komisi I. Kemudian, Khadafi Azwar sebelumnya anggota Komisi I berpindah menjadi anggota komisi II.

Baca Juga:   3458 CASN Pemprov Lampung Lolos Verifikasi, Pendaftar PPPK Tunggu Kemendikbud

Sementara Angga Satria Pratama yang sebelumnya di Komisi II berpindah ke Komisi IV. “Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Namanya perintah partai. Kita jalani, namanya ini penyegaran,” ujar Budiman AS.

Dia mengatakan, akan tetap menjalankan tugas partai di Komisi I DPRD Lampung dengan muara pengoptimalan pembangunan sesuai dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Ya apalagi Ketua Komisinya juga kan dari Partai Demokrat,” katanya.

Sementara, belum ada tanda-tanda perombakan anggota komisi dari partai lainnya. Misalnya di PDI Perjuangan. Anggota Komisi I DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengatakan, perombakan komisi mutlak kewenangan DPD Partai. “Itu kewenangan DPD, dan sampai saat ini belum ada kabar dari DPD tentang perombakan komisi,” ujarnya.

Baca Juga:   Hamdalah, Lampung Kembali Terima Vaksin Covid-19

Dia menjelaskan, berdasarkan tatib, seyogianya perombakan di lingkungan DPRD dilakukan memasuki 2,5 tahun jabatan. Namun, dia mengisyaratkan bisa dilakukan percepatan apabila ada pertimbangan tertentu dari partai. “Misalnya karena PAW, dulu teman-teman di Golkar. Tapi saya tidak tahu untuk di Demokrat, kemungkinan melakukan percepatan,” ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua Fraksi Partai NasSem Asih Fatwanita juga mengaku belum mendengar kabar terkait perombakan struktur di Komisi. “Sepertinya memang belum ada. Tapi lengkapnya coba ke Ketua Fraksi atau ke Ketua DPW ya,” ujarnya. (abd/sur)




  • Bagikan