Sebut Ada Daerah Belum ‘Merdeka’ Listrik, Ini Permintaan Bupati Lamteng ke PLN

  • Bagikan
Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto dengan jajaran PLN di Lamteng Rabu (17/7). Foto ist

radarlampung.co.id-Jaringan listrik belum seluruhnya dinikmati oleh warga Lampung Tengah. Di antaranya di Kampung Pekandangan, Kecamatan Pubian, serta SP 1, SP2, dan SP 3 Wayterusan, Kecamatan Bandarmataram.

Karenanya, pada audiensi dengan beberapa manajer PLN wilayah Metro, Lamteng, dan Lampung Timur di Omah Beguwai Jejamo Wawai (BJW), Kampung Bumimas, Kecamatan Seputihagung, Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto berharap daerah terisolasi segera dipasang jaringan listrik.

“Sebagai kepala daerah, saya harap dan minta tolong betul agar daerah terisolasi di Lamteng segera dipasang jaringan listrik. Masyarakat yang tinggal di daerah terisolasi di Kampung Pekandangan, Kecamatan Pubian, serta SP 1, SP2, dan SP 3 Wayterusan belum merdeka. Belum bisa menikmati listrik. Saya sangat kasihan melihatnya,” katanya Rabu (17/7).

Apa yang menjadi permasalahan pihak PLN, kata Loekman, segera konsultasikan supaya ini benar-benar jadi perhatian. “Apa yang jadi persoalan untuk pemasangan jaringan listrik, segera konsultasikan. Kita akan selesaikan. Saya akan panggil Kakamnya dan camatnya apa yang menjadi persoalan dalam pemasangan jaringan listrik ini,” ujarnya.

Baca Juga:   Dirut PLN Raih Penghargaan CEO Terbaik dari The Iconomics

Masalah pemasangan jaringan listrik di untuk di SP 1, SP 2, dan SP 3 Wayterusan karena masuk wilayah Register 47, kata Loekman, dirinya akan membuat surat izin resmi agar tidak ada permasalahan hukum. “Kalau di wilayah Register 47 untuk pemasangan jaringan listrik, saya yang bertanggung jawab. Saya akan urus surat izinnya. Jangan khawatir, saya yang bertanggung jawab. Kalau bisa Oktober 2019, jaringan listrik sudah terpasang. Jangan ditunda-tunda,” ungkapnya.

Masalah pemasangan listrik ilegal, Loekman menegaskan diputus saja. “Diputus saja kalau ada pemasangan listrik ilegal. Apalagi untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan khalayak ramai, tolong dipertimbangkan,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Manajer PLN UP3 Metro I Gede Adi Wiratama menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan camat untuk pemasangan jaringan listrik. “Kita akan ke lokasi untuk pemasangan jaringan listrik. Kita koordinasi dengan camat. Kendalanya seperti di Kampung Pekandangan adalah penebangan pohon. Sebab, pemasangan harus bebas dari pohon untuk menghindari bahaya. Jika sudah diizinkan, kita akan pasang jaringan dan buat gardu PLN,” katanya.

Baca Juga:   Stimulus Kelistrikan, Upaya Pemerintah Membantu Masyarakat di Tengah Pandemi

Kemudian di SP1, SP2, dan SP3 Wayterusan, kata Gede Adi, pihaknya tidak diperbolehkan membangun jaringan listrik di lahan Register 47. “Kita tak ada izin membangun jaringan listrik di Register 47. Dengan arahan Bapak Bupati yang akan membuat surat izinnya agar terbebas dari hukum, kami siap membangun jaringan listrik. Bapak Bupati juga telah menyatakan siap bertanggung jawab jika ada masalah hukum,” ujarnya.

Masalah target Bapak Bupati yang menyatakan minimal Oktober 2019 sudah terpasang jaringan listrik, Gede Adi menyatakan jika lancar bisa selesai. “Mudah-mudah bisa selesai jika lancar. Nggak ada kendala. Misalnya, ada warga yang tidak mau ditebang pohonnya. Mudah-mudahan tak ada hambatan,” ungkapnya.  (sya/wdi)




  • Bagikan