Selain Demo, Buruh Juga Akan Gugat ke MK

  • Bagikan
Ratusan masa yang tergabung dalam elemen buruh Lampung melakukan aksi damai di Tugu Adipura, Bandarlampung, Kamis (8/10). Aksi tersebut terkait seruan tolak Undang-undang Cipta Kerja. FOTO M. TEGAR MUJAHID/RADARLAMPUNG.CO.ID

RADARLAMPUNG.CO.ID – Para buruh meminta Presiden Joko Widodo membatalkan UU Cipta Kerja dalam demo yang berlangsung, Kamis (8/10) di Tugu Adipura.

Koordinator FSBL Joko Purwanto mengatakan, aksi massa kali ini terdiri dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FBMM), dan Federasi Serikat Pekerja Kertas Indonesia (FSP2KI), serta Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Yohanes Joko Purwanto Ketua Umum FSBKU menyatakan para buruh di Lampung menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Sebab, kata dia, UU ini merugikan para buruh.

“UU Cipta kerja ini harus dibatalkan. Jika Presiden Jokowi masih berpihak sama buruh, petani, nelayan, rakyat miskin, serta masyarakat adat yang akan dirugikan,” jelasnya.

Baca Juga:   Hamdalah, 2.446 Pasien Covid-19 Lamtim Sembuh

Para buruh, kata Yohannes, memberikan mosi tidak percaya kepada DPR dan presiden. Menurutnya, para buruh akan terus melakukan aksi sampai 100 hari kedepan. Di mana waktu 100 hari itu merupakan kewenangan presiden untuk menandatangani UU Cipta Kerja.

“Yang kita lakukan hari ini kita akan terus aksi di pabrik-pabrik. Sampai situasi memungkinkan kita akan konsolidasi lagi untuk terus melakukan aksi-aksi, baik itu ke objek vital maupun kantor-kantor pemerintah,” jelasnya.

Aksi lain, buruh juga masih melakukan mogok kerja di perusahaan. “Mogok di perusahaan kita lakukan setiap dua jam kita keluar pabrik berhenti bekerja. Tapi harus pemberitahuan,” tambahnya.

Selain berdemo dan mogok, para buruh yang berada di Jakarta kata Joko menyiapkan langkah hukum, berupa gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:   Gubernur Lepas Ekspor 10.400 Unit Produk Cokelat

“Beberapa rekan-rekan LSM nasional seperti YLBHI, Serikat petani, masyarakat adat, kita akan bersama-sama di dalam Aksi Rakyat Indonesia dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Kita akan lakukan gugatan ke MK untuk judicial review,” jelasnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, para pendemo membubarkan diri dengan terbit. (nca/sur)




  • Bagikan