Selama Pilgub Ada 11 Dugaan Pelanggaran di Pesawaran

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Selama tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur Lampung hingga pencoblosan 27 Juni lalu, total dugaan pelanggaran yang masuk ke Panwaslu Pesawaran mencapai sekitar 11 kasus. Terdiri dari 10 temuan dan 1 laporan dari masyarakat.

Koordinator Divisi (Kordiv) HPP, Mutholib mewakili ketua Panwaslu Pesawaran Rian mengatakan dari 11 kasus tersebut sifatnya beragam. Diantaranya kaitan dengan pelanggaran ASN dan money politics.

“Kalau money politics ada 3 kasus, dua temuan dari kita dan satu laporan. Dua diantaranya pada 15 Februari awal start kampanye lalu panwascam Punduh dan Margapunduh menemukan dugaan money politics oleh paslon nomor 4 (Mustofa-Jazuli). Satu lagi teranyar laporan masyarakat pada Senin (25/6) terkait dugaan money politics oleh paslon nomor urut 3 (Arinal-Nunik) di Desa Cimanuk,” ungkap Mutholib kepada radarlampung.co.id Kamis (28/6).

Baca Juga:   Dalam Dua Hari, Delapan Pasien Covid-19 di Lambar Wafat

Dikatakan, laporan dugaan money politics yang diduga dilakukan oleh tim paslon nomor 3 saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi.

“Kalau kasus dugaan money politics di Cimanuk, masih dalam proses. Besok dijadwalkan pemanggilan saksi, pengumpulan data dan keterangan,” ucapnya.

Sementara lanjut Mutholib temuan panwascam Kecamatan Margapunduh dan Punduhpedada pada 15 Februari lalu atas dugaan money politics pembagian beras oleh paslon nomor urut 4, saat ini sudah dihentikan lantaran tidak memenuhi unsur dan bukti yang kuat.

Pasalnya, sejumlah beras tersebut belum sempat dibagikan dan beras tersebut masih tersimpang panwaslu sebagai barang bukti.

“Kalau temuan dugaan money politics nomor 4 kita hentikan di pembahasan kedua. Karena dipembahasan kedua itu untuk menilai unsur-unsur money politics. Dan belum memenuhi unsur, disamping itu beras yang dianter pada waktu itu pada malam hari dan tidak diketahui diantar oleh siapa. Beras pun belum dibagikan ke warga, artinya unsur memberikan sesuatu untuk mempengaruhi warga itu tidak terpenuhi,” paparnya.

Baca Juga:   Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Umum di Tanggamus Tunggu Kiriman Stok Vaksin

Ditanya apakah temuan dari salah satu petugas pengawas di TPS Desa Kedondong, Milya atas dugaan kasus money politics paslon nomor urut 3 pada Senin (25/6) saat ini sudah masuk ke Panwaslu? Diakui Mutholib justru pihak panwaslu baru mendapat informasi tersebut. Sejauh ini petugas TPS belum menyampaikan laporan secara resmi.

“Justru saya baru mengetahui hal ini, nanti saya akan konfirmasi ke Panwascam Kedondong. Kalau memang itu temuan artinya kita mempunyai waktu 7 hari sejak temuan,” ujarnya. (ozi/gus)




  • Bagikan