Sepuluh Raperda Masuk Propemperda 2021 Tubaba, Apa Saja ?

  • Bagikan
ilustrasi perda (sumber: dok radarbali)

RADARLAMPUNG.CO.ID-Sebanyak 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi prioritas untuk dibahas di tahun ini. Bahkan, raperda tersebut telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021 yang telah disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif, serta disetujui melalui rapat paripurna DPRD akhir tahun lalu.

“Semuanya ada 10 (sepuluh) raperda. Dua diantaranya adalah usulan inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): dan Raperda tentang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif,”ungkap Budi Sugiyanto, SH, Kabag Hukum Setdakab Tubaba melalui pesan WhatsApp, Rabu (17/2/2021) siang.


Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan terkait Propemperda 2021 tersebut, saat ini masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pemrakarsa raperda tersebut tengah melaksanakan proses penyusunan dan pembahasan materi raperda bersama dengan instansi terkait. Dalam hal ini, Bagian Hukum Setdakab Tubaba pun melaksanakan tupoksinya dengan melakukan pembahasan produk hukum daerah melalui tim.”Setelah penyusunan selesai, selanjutnya akan diajukan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat peripurna,”tandasnya.

Baca Juga:   Bunda PAUD Tubaba Bantu Buku Bacaan untuk Siswa PAUD

Disamping Raperda yang masuk dalam Propemperda 2021 tersebut, Budi menyebut masih ada 3 (tiga) raperda yang sampai saat ini belum dibahas namun sudah masuk dalam propemperda, terdiri dari dua raperda usulan pemerintah daerah dan satu raperda inisiatif DPRD. Dua raperda diprakarsai pemerintah daerah yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Propemperda 2018 yang telah direvisi dalam Propemperda 2019)  dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri (Propemperda 2020). Sedangkan usul inisiatif DPRD adalah Raperda tentang Perlindungan Adat (Propemperda 2020).

Belum dibahasnya raperda tersebut, lanjutnya, karena untuk raperda tata ruang dan rencana pembangunan industri harus dilakukan evaluasi gubernur dan dalam proses evaluasi itu ada rekomendasi-rekomendasi teknis oleh instansi terkait di provinsi ataupun instansi vertikal lainnya yang sampai saat ini prosesnya belum selesai.”Sedangkan raperda tentang perlindungan adat masih dalam proses penyusunan naskah akademik. Ya, mudah-mudahan tahun ini sudah masuk pembahasan,”harapnya. (fei/rnn/wdi)

Baca Juga:   Bupati Tubaba Minta BBPOM Cek Makanan di Kantin

 

10 Raperda Prioritas 

Raperda tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2021

Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 22 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Tubaba nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Raperda tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada Tatanan Normal Baru

Raperda tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Raperda tentang Kawasan Perkotaan,

Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021

Raperda tentang APBD Tahun 2022

Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Raperda tentang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

 




  • Bagikan