Siap-siap Dana Oprasional Tertahan Jika …..

  • Bagikan
Kepala Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung Trisno Andreas. Foto Prima/radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung diminta menyampaikan laporan keuangan, termasuk realisasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung. Laporan paling lambat ditunggu sampai 10 Januari, tentunya laporan berkaitan serapan anggaran 2018.

Demikian ditegaskan Kepala BPKAD Bandarlampung Trisno Andreas. Dirinya mengatakan bahwa serapan anggaran Pemkot Bandarlampung tahun 2018 belum dapat dipublikasikan, mengingat masih banyak SKPD belum menyampaikan ke BPKAD setempat.

Bagi SKPD yang tidak dapat menepati kesepakatan batas waktu tentang laporan serapan anggaran, akan diberikan sanksi atas dasar kesepakatan yang telah disepakati bersama antara SKPD dan Pemkot. “Jika lewat dari tanggal itu, yang jelas SKPD tidak akan mendapatkan uang persediaan atau uang operasional,” ucapnya.

Baca Juga:   Pemkot Bagikan Obat Covid-19 ke Masyarakat

Terkait dengan informasi serapan anggaran Pemkot Bandarlampung tahun 2018,  Kepala Bagian (Kabag) Administrasi dan Pembangunan Antoni Rozak menyatakan bahwa seluruhnya dapat diketahui melalui website Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra).

“Kalau untuk laporan itu kita ada Tepra, di situ sudah langsung online datanya selalu diperbarui. Data-data serapan anggaran itu semua ada di Tepra,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang telah dihimpun melalui website Tepra,  didapati total anggaran Pemkot Bandarlampung tahun 2018 sebesar Rp2,6 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp1,0 T,  di antaranya belanja pegawai Rp930 miliar dan non pegawai Rp96 miliar.

Kemudian, belanja langsung sebesar Rp1,5 T. Terdiri dari pegawai Rp171 M, dan non pegawai Rp1,4 T, yang diantaranya adalah barang/jasa sebesar Rp889 M,  dan modal Rp527 M. (pip/sur) 




  • Bagikan