Soal Kasus Caleg PKB, Pengamat: Tidak Sesuai yang Dituduhkan

  • Bagikan
Akademisi Unila Dr. Budiono, S.H., M. H.

Dalam aturan itu dijelaskan jika angkutan umum/sarana publik disediakan pemerintah, orang atau swasta yang bisa digunakan oleh semua masyarakat umum. Sementara Angkutan Online bersifat khusus yang tidak semua masyarakat bisa mengunakan kecuali masyarakat yang mempunyai aplikasi anggkutan online. Angkutan online juga tidak permanen seperti transportasi umum lainnya karena bisa saja milik pribadi.

Hal itu juga bisa dibuktikan dalam pasal 39 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 5/2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, menegaskan mengenai warna TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Di mana    dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa. Sementara dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum. ”Bisa dijelaskan perbedaan antara angkutan online dan angkutan umum kan,” lanjutnya.


Selanjutnya, soal stiker yang dipasang diangkutan online yang dilaporkan penemu bukan merupakan stiker. ”Itu juga stiker, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) stiker memiliki arti lembaran kecil kertas atau plastik yang ditempelkan. Sementara yang tertempel di mobil Grab tidaklah berukuran kecil, sehingga tidak dapat digolongkan menjadi stiker. Karena itu tuduhannya kurang tepat,” tambahnya.

Baca Juga:   Ketua DPD IWAPI Lampung Berikan Materi E-Market Bagi UMKM di Webinar Nasional KOMINFO

Sementara, Roby Herdian Ketua AK-POL (Aliansi Komunitas Pengemudi Online Lampung) menyatakan keberatan jika unit kendaraan pribadi milik kami (anggota AK-POLL) disebut sebagai angkutan umum / publik seperti yang di ungkapkan oleh pihak Bawaslu.

’’Pemasangan itu sebagai bentuk dukungan secara sukarela dari komunitas dan partisipasi terhadap saudara M. Khadafi sebagai Caleg DPR RI yang juga pembina dari AK-POL. Kami juga tidak terikat dalam tim suksesnya, hanya dukungan sukarela saja,” ujar Roby.

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya berkomunikasi dengan pihak aplikator, di mana aplikator tak masalah selama tidak membawa logo aplikator. ’’Kami siap mentaati aturan dan perundangan yang berlaku dan berharap bahwa aturan ini juga diterapkan kepada semua caleg yang melakukan pemasangan one way agar tidak ada kesan bawaslu menegakan aturan secara tebang pilih,” tandasnya.




  • Bagikan