Soal Perlindungan Lahan Pertanian, Distan Tubaba Akan Cek Lapangan

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID- Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mulai dilakukan pembahasan agar dapat segera ditetapkan. Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Penyuluhan (PSPP), Sayu Made Budiarni, mewakili Kepala Dinas Pertanian Ir. Hi. Syamsul Komar, MM menyampaikan program tersebut di ruang kerja, Senin (22/11).

Dikatakan Sayu, program LP2B merupakan program nasional yang diinstruksikan Pemerintah Pusat agar seluruh kabupaten/kota dapat menetapkan LP2B pada tahun 2021 ini, dan menjadi syarat mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun mendatang.


“Untuk Kabupaten Tubaba sebenarnya sudah ada Perda Nomor 22 tahun 2014 terkait hal tersebut. Namun, Pemerintah Pusat melakukan pembaruan terhadap program LP2B agar dalam ketetapannya lebih diperjelas,” jelasnya.

Baca Juga:   Santriwati Ponpes Alfurqon Raih Juara MTQ Provinsi

Direncanakan lanjutnya, dalam waktu dekat, pihaknya akan rapat untuk membahas LP2B di Tubaba. Kemudian dilanjutkan turun lapangan dengan Tim Pokja untuk mendata secara rinci lahan pertanian yang dapat dibentuk menjadi LP2B. Mulai dari pemilik lahan, luasan, hingga titik koordinat, untuk kemudian dipetakan dan dimasukkan ke sistem. “Program LP2B bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan lahan secara konsisten. Karena lahan yang telah ditetapkan dalam LP2B akan dilarang beralih fungsi seperti dijadikan kawasan, bangunan gedung, dan lainnya, guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kemandirian pangan dalam negeri,” katanya.

Setelah ditetapkan dalam peraturan nantinya, akan ada komitmen pemerintah untuk membantu dan memprioritaskan berbagai program pembangunan di kawasan atau lahan-lahan yang masuk dalam program LP2B tersebut. Tidak semua lahan pertanian dapat didata dalam LP2B, karena ada kriteria khusus dalam penetapannya, misalnya lahan irigasi teknis, dan lahan yang curah hujan lebih dari 1.000 mm per tahun, itulah yang bisa dimasukkan menjadi LP2B. “Diharapkan program ini bisa segera kita selesaikan, karena memang tidak dapat dikurangi jumlah penduduk setiap tahun akan mempengaruhi luas lahan pertanian yang ada. Sehingga, dibutuhkan langkah dari Pemerintah untuk memastikan ketersediaan pertanian agar terus terjaga.” Imbuhnya. (fei/rnn/wdi)





Baca Selengkapnya...





  • Bagikan