Soal Pilpres, PDIP Lampung Tunggu Hasil Rakernas

  • Bagikan
Anggota DPRD Lampung fraksi PDIP Watoni Noerdin (kanan) saat diwawancara wartawan, Senin (1/2). Foto Agung Budiarto/radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID– Sejumlah tokoh PDIP mulai berancang-ancang dalam menghadapi Pilpres 2024. Bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memiliki relawan pemenangan pilpres. Termasuk Menteri Sosial RI Tri Rismaharini juga masuk dalam bursa kandidat yang akan maju pilpres mendatang.

Meskipun demikian, DPD PDI Perjuangan Lampung masih menunggu keputusan resmi ketua umum terkait kandidat yang akan diusung. Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Lampung Watoni Nurdin mengatakan bahwa calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) usungan PDIP merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.


Hal ini tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. ”Kalau di PDIP, untuk menentukan proses pemilihan calon kepala daerah atau calon presiden, minimal ditetapkan dalam rakernas (rapat kerja nasional) atau dalam kongres,” kata Watoni kepada Radar Lampung, Kamis (5/8).

Terkait pemasangan baliho dan billboard Puan Maharani di seluruh Indonesia, Watoni tidak menampik bahwa publik akan menyimpulkan sebagai salah satu upaya sosialisasi menjelang tahapan pilpres. ”Sah-sah saja. Apalagi saat ini banyak lembaga survei yang sedang bekerja menghitung popularitas kandidat,” kata anggota DPRD Lampung ini.

Baca Juga:   Bravo Lima: Konsolidasi Raperda, Distribusi Berkeadilan

Watoni menjelaskan, pembentukan relawan atau pemasangan baliho bukan keputusan partai. Karena belum mengeluarkan keputusan resmi, maka PDIP tidak memperbolehkan sosialisasi Pilpres 2024 menggunakan organisasi partai. Jadi jika ada kader yang mengatasnamakan partai untuk menyosialisasikan diri, justru melangkahi kewenangan ketua umum.

”Soal baliho Mbak Puan, itu relawan yang pasang. Sebagai ketua DPR RI, beliau mengedepankan moralitas dalam penanggulangan Covid-19. Berbeda dengan elite partai lain yang sudah terang-terangan pasang baliho untuk menuju 2024. PDIP tidak menyalahkan juga karena di partai lain sudah menghasilkan keputusan resmi soal calon yang akan diusung,” ucapnya.

Sedangkan di internal PDIP, akan ada rakernas terlebih dahulu untuk menentukan sosok yang akan maju pilpres. DPP PDIP juga akan meminta masukan dari pengurus di daerah-daerah se-Indonesia. Ketua umum juga akan melihat perkembangan di daerah. Watoni memperkirakan, pada 2022, ketua umum akan mulai menugaskan orang yang dia inginkan untuk bersosialisasi.

Baca Juga:   Bravo Lima: Konsolidasi Raperda, Distribusi Berkeadilan

”Pengamatan PDIP tidak tertuju pada sosok seseorang. Dahulu, Jokowi muncul tanpa diprediksi orang-orang. Akhirnya dia diusung sebagai capres. Sekarang, naik tren Ganjar misalnya. Tapi tahu-tahu nanti yang dicalonkan si Z. Dinamika di tubuh PDIP itu, akhirnya tetap harus patuh dengan yang ditetapkan ketua umum,” lanjutnya.

Tidak mesti Puan yang merupakan anak dari Megawati juga yang akan muncul sebagai capres. Sebab, kata dia, menjaga trah Soekarno bukan melalui kursi Presiden RI. Menjaga trah Soekarno melalui ideologi atau ajaran di PDIP. Siapapun kader PDIP yang menjadi presiden, juga harus menjaga ideologi tersebut. (dna/wdi)




  • Bagikan