Surabaya Sulit Bayar THR, Mendagri Sebut Lampung

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal pemberian tunjangan hari raya (THR) PNS lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurutnya, kesepakatan tersebut berdasarkan permintaan pimpinan daerah saat rapat dengan Kemendagri.

Dijelaskan Tjahjo, rapat saat itu dihadiri oleh sekretaris daerah maupun ketua-ketua DPRD se-Indonesia. ’’Semua tidak ada masalah kok,” katanya di gedung DPR, Jakarta.

Karenanya, politikus PDI Perjuangan ini heran dengan sikap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang keberatan jika THR menggunakan APBD.

Dia mencontohkan daerah di Provinsi Lampung yang telah menganggarkan THR untuk para PNS.

’’Saya kemarin ke Lampung, juga sudah menganggarkan kok. Yang di Surabaya, apakah benar Pemkot Surabaya miskin sekali, tidak ada uang? Anggaran gaji pegawai tinggi sekali loh,” ungkap Tjahjo.

Di Provinsi Lampung, proses pembayaran THR oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi telah berjalan sejak Senin (4/6).

Bahkan untuk Kabupaten Pringsewu, pembayaran THR telah dilakukan sejak 30 Mei. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp22 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp1 miliar disiapkan untuk THR tenaga honorer.

’’Setiap tenaga honorer mendapat THR Rp1 juta,” ungkap Wakil Bupati Fauzi.

Dari pantauan wartawan koran ini di sejumlah daerah, pencairan THR berjalan lancar. Di Kabupaten Lampung Tengah misalnya. Sebanyak 64 organisasi perangkat daerah telah melakukan pencairan THR. Dana yang disiapkan Rp93 miliar untuk gaji ke-13 dan THR 2018 bagi 11.500 PNS.

Baca Juga:   RSUD Dadi Tjokrodipo Bakal Jadi RS Khusus Covid-19

Sementara Pemkab Tanggamus berencana membayar THR bagi PNS hari ini.
’’Jadi proses administrasi pembayaran THR baru mulai dapat dilakukan masing-masing SKPD pada Senin (4/6).

Nah untuk itulah, maka informasinya THR baru mulai dibayarkan besok (hari ini, Red),” kata Bendahara Gaji Sekretariat Pemkab Tanggamus Ulan. Begitu juga di daerah lainnya seperti Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji. Seluruh daerah tersebut telah menganggarkan THR untuk PNS dan mulai dibayarkan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Lampung Minhairin menyatakan, anggaran yang disediakan untuk THR dan gaji ke-13 ini diplot dengan angka maksimal di awal tahun.

“Pembahasan rencana peraturan pemerintah kan sudah dari tahun lalu. Jadi kita spekulasi untuk plot anggaran maksimal. Yang jelas kita tidak melakukan pergeseran program kegiatan di tahun ini,” kata dia.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan, soal THR dan gaji ke-13 merupakan kesepakatan dari pimpinan masing-masing daerah.

Menurut dia, komisi II juga sudah mendengar penjelasan dari Mendagri soal kesepakatan tersebut. ’’Tidak ada masalah, begitu. Jadi semuanya oke,” katanya.

Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ’’ditakuti” kepala daerah belum memiliki sikap resmi atas potensi kerawanan pengalihan anggaran APBD untuk THR.

Baca Juga:   Bandel, Tempat Usaha Ini Disegel 7 Hari

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan sampai kemarin pihaknya memang belum melakukan kajian atas Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR kepada PNS, TNI/Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

”Kami belum melakukan kajian khusus tentang THR ini, karena baru. Kami belum bisa memberikan pendapat kelembagaan,” kata Laode kepada Jawa Pos, kemarin (6/6).

Laode menyebut, selama ini pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak pernah meminta masukan resmi KPK sebelum mengeluarkan aturan itu. Sehingga, KPK pun tidak bisa bersikap.

Meski demikian, Laode secara personal berpendapat bahwa sejatinya tidak ada masalah dalam skema pengalihan anggaran APBD untuk THR. Sepanjang, hal tersebut memiliki payung hukum yang kuat.

”THR ini kan ada dasar hukumnya, ada PP (Peraturan Pemerintah), seharusnya tidak masalah. Tapi ini jangan dianggap pendapatnya KPK. Saya takut salah,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menambahkan, pemerintah boleh saja meloloskan kebijakan terkait THR dan gaji ke-13. Asalkan, hal itu dibarengi kajian komprehensif tentang kapasitas fiskal seluruh daerah.

’’Karena itu (THR dan gaji ke-13) menjadi tanggungan daerah melalui anggaran APBD,” tuturnya. (sya/ehl/abd/jpg/c1/wdi)




  • Bagikan