Syahroni “Nyanyi” Jatah Paket Rp10 M Proyek Lamsel, Untuk Siapa ?

  • Bagikan
Caption: Syahroni saat membeberkan kesaksiannya di persidangan suap fee proyek Lamsel, Kamis (17/1). Foto M. Tegar Mujahid/radarlampung.co.id

radarlampung.co.id –Kepala Bidang (Kabid) Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) kembali ‘bernyanyi’ di sidang suap fee proyek infrastruktur, kamis (17/1). Sidang dihadiri dua terdakwa suap yakni Agus Bhakti Nugroho dan mantan Kepala Dinas PU Lamsel Anjar Asmara.

Lagi-lagi Syahroni membeber dugaan proyek ke para wakil rakyat di DPRD Lamsel. Dirinya menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Ali Fikri. Fikri mempertanyakan apakah benar ada dugaan pemberian uang setoran ke para anggota dewan tersebut.

“Ya benar ada jatah proyek senilai Rp10 miliar pada tahun 2017 untuk para wakil rakyat DPRD Lamsel. Untuk DPRD waktu itu sekitar 5 sampai 10 miliar, itu  jatah ketua, wakil dan ketua fraksi, dan yang memerintahkan pak Herman (Hermansyah Hamidi kadis PU PR sebelumnya, red). Saya waktu itu hanya mendampingi pak Herman diajak untuk menemui wakil rakyat,” ungkap Syahroni.

Baca Juga:   Oksigen Medis Langka, Stok RSUDAM Hanya Cukup Dua Hari, Sekprov Lampung Kumpulkan Pengusaha

Syahroni menambahkan, saat itu ia diajak oleh Kadis PUPR Hermansyah Hamidi untuk bertemu dengan perwakilan wakil rakyat. Namun dirinya tidak masuk, karena yang masuk dan bertemu adalah Hermansyah Hamidi. “Waktu itu yang nemuin Pak Kadis (Hermasnyah Hamidi) saya hanya diluar. Karena, tugas saya cuma siapin data-data proyek saja,” katanya.

Lantas, Ali Fikri mempertanyakan apakah benar ada setoran dari paket proyek yang dikerjakan wakil rakyat. Syahroni mengaku tidak ada setoran. “Kalau dewan tidak ada setoran, karena yang menyuruh itu pak Herman,” bebernya.

Nyanyian Syahroni soal jatah paket proyek senilai Rp10 miliar tersebut dikuatkan kesaksian Rusman Effendi Ketua Aspekindo Lamsel.

Rusman mengaku  hanya mengetahui adanya jatah paket proyek untuk DPRD senilai Rp 10 miliar dari dinas PU-PR. Karena saat itu ia diminta bantuan oleh Syahroni untik menyerahkan data paket-paket untuk DPRD. Namun dia tidak bersedia.

Baca Juga:   Hamdalah, 2.446 Pasien Covid-19 Lamtim Sembuh

“Saya waktu itu hanya diminta bantuan  saksi (Syahroni)  menyerahkan catatan paket proyek, untuk DPRD saya  diperlihatkan paket-paketnya untuk  DPRD,  si  A si B, tapi saya menolak,” tegas Rusman. (ang/wdi)




  • Bagikan