TAPD Lamteng Naikkan Anggaran Jadi Rp19 M, Bawaslu Tetap Menolak

  • Bagikan
FOTO ILUSTRASI INTERNET

RADARLAMPUNG.CO.ID – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Tengah masih terus mematangkan nilai anggaran yang diberikan untuk pengawasan Pilkada 2020. Hal ini menyebabkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 belum juga terlaksana.

Ketua TAPD Lamteng Adi Erlansyah menyatakan negosiasi terus berjalan. “Negosiasi jalan terus. Menaikkan tawaran dari Rp17,5 miliar menjadi Rp19 miliar. Tapi, Bawaslu masih tetap bertahan sekitar Rp24 miliaran kalau nggak salah. Artinya bukan stagnan karena kita telah menaikkan nilai anggaran,” katanya.

Sekkab Lamteng ini melanjutkan, sekarang ini Kemendagri belum turun untuk memfasilitasi. “Belum turun untuk fasilitasi. Kita tunggu sajalah gimana nanti,” ujarnya.

Terkait undangan Kemendagri beberapa waktu lalu, kata Adi, ada dua kali undangan. “Dua kali undangan. Pertama, suratnya tidak kami terima. Tapi, undangan kedua kita hadir,” ungkapnya.

Sebelumnya Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyatakan pemerintah daerah sudah menawarkan ke Bawaslu Rp17,5 miliar. “Saya belum mendapatkan informasi yang valid dari TAPD soal NPHD Bawaslu. Tapi, kita sudah tawarkan Rp17,5 miliar. Kita kan melakukan efisensi anggaran. Jangan memaksakan kehendaklah. Anggaran yang sedikit dibagi-bagi supaya semuanya bisa jalan. Nanti kalau tidak ada pembangunan, masyarakat kan kasihan,” katanya.

Jika Bawaslu Lamteng tetap tak mau menerima dengan anggaran itu, kata Loekman, pihaknya akan meminta petunjuk ke pemerintah pusat.

“Jangan sampai nanti kita yang malah disalahkan. Sesuai laporan TAPD, nilai anggaran yang diberikan sudah bisa berjalan. Jadi semua pihak harus menyadari keterbatasan anggaran itu. Ini kemampuan kita,” ungkapnya.

Diketahui Bawaslu Lamteng mengajukan anggaran Rp44 miliar. Terjadi pemangkasan menjadi Rp37 miliar, dan dipangkas lagi jadi Rp34 miliar. Tetap belum sinkron, dipangkas lagi menjadi Rp28 miliar.

Nilai itu pun tetap tidak disepakati TPAD. Pemda hanya mampu memberikan Rp17,5 miliar. Bawaslu Lamteng khawatir pengawasan Pilkada 2020 tidak maksimal jika TPAD hanya menganggarkan Rp17,5 miliar. (sya/sur)




  • Bagikan