Targetkan Sertifikasi 1.310 Aset Tanah di Lampung, PLN Perkuat Kolaborasi dengan KPK dan BPN

  • Bagikan
Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto. Sumber Foto: PLN UID Lampung

RADARLAMPUNG.CO.ID – PT PLN (Persero) berhasil menyelesaikan penerbitan 695 sertifikat tanah negara yang dikelola perseroan di Lampung hingga Agustus 2021. Tahun ini, PLN menargetkan bakal menuntaskan sertifikasi 1.310 persil tanah.

Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, PLN pun terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna menyelesaikan 615 sertifikat tanah pada tahun ini.


“Kami juga mohon dukungan dan kemudahan dari Kementerian ATR/BPN dan KPK agar kiranya target sertifikasi tanah 100 persen secara nasional di tahun 2023 dapat tercapai demi mengamankan aset milik Negara yang kita cintai ini,” ujarnya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Tanah PLN di Wilayah Lampung, Rabu (25/8).

Baca Juga:   Semester Satu 2021, Investasi Lampung Capai Rp8,79 Triliun

Wiluyo menegaskan, upaya sertifikasi aset, menjadi bukti komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti milik negara. Hal ini menjadi bagian untuk memastikan penyediaan tenaga listrik saat ini dan masa mendatang. Dalam upaya memenuhi kebutuhan energi serta meningkatkan keandalan pasokannya, PLN harus membangun sarana ketenagalistrikan seperti pembangkit, saluran transmisi, Gardu Induk hingga Gardu Distribusi.

“Sehingga kami juga memerlukan aset tanah untuk sarana kelistrikan tersebut,” imbuhnya.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Yudhiawan Wibisono mengatakan, dalam hal pengamanan aset ada tiga hal yang harus dicermati, yaitu sertifikasi, pemulihan dan penertiban. Sertifikasi merupakan langkah terakhir sehingga dari sisi hukum aset tersebut diakui oleh negara.

Baca Juga:   Produk ECI Bisa Dicicil hingga 12 Bulan

“Saya setuju dengan Direktur bahwa perlu sinergi agar target nasional 2023 bisa tercapai. Terlebih sesuai arahan Bapak Presiden dalam hal penyelamatan aset negara, sampai 2024 ditargetkan semua sudah bersertifikat supaya aset negara tidak hilang,” Kata Yudhiawan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Lampung Yuniar Hikmat Ginanjar menyampaikan, secara substansial, beberapa masalah yang muncul dalam menyelesaikan proses sertifikasi. Pertama menunggu konfirmasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), karena tanah yang masuk kawasan hutan bukan area kerja BPN.

“Kedua, ada beberapa lokasi yang masuk dalam SHM pihak ketiga. Ini kita harus duduk bersama untuk bisa mencapai kesepakan yang terbaik,” ucapnya. (rur/rls/sur)




  • Bagikan