THR Wajib Diberikan ke PRT

  • Bagikan

radarlampung.co.id- PRT atau Pekerja Rumah Tangga sebagai warga negara juga mempunyai hak asasi yang seharusnya dilindungi pemerintah dan masyarakat, meskipun belum adanya UU PRT membuat belum ada jaminan PRT di Indonesia terbebas dari eksploitasi dan ketidakadilan.

Koordinator Program Sofiyan mengatakan, jaminan yang diperlukan PRT meliputi upah yang layak, jaminan sosial, kesehatan, keselamatan kerja, hak akomodasi, waktu istirahat, jam kerja yang jelas, jam makan, cuti haid, cuti tahunan bagi yang bekerja dalam kurun waktu setahun, hak berkomunikasi, bersosialisasi dan terhindar dari segala bentuk kekerasan.

“Jelang hari raya idul fitri 1439 H, ada hak PRT yang juga harus dipenuhi oleh majikan atau pengguna jasa PRT yang wajib memberikan THR kepada PRT, minimun sebesar satu bulan gaji. THR juga sudah harus diterima para pekerja rumah tangga paling lambat H-7,” ujarnya, Rabu (6/6).

Baca Juga:   NasDem Lampung Kejar Target Penuh, E-KTA Jadi Tolok Ukur

Menurut Sofiyan, Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan diluar upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan keluarganya menjelang Hari Raya.

“THR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 6 Tahun 2016 dan Permenaker No. 2 tahun 2015. Kedua aturan ini sudah sangat jelas mengatur bahwa THR wajib diberikan oleh majikan kepada PRT,” kata dia.

Meskipun dalam Permenaker No. 6 Tahun 2016 tidak menyebut kata majikan, lanjut Sofiyan, akan tetapi posisi majikan adalah sama dengan pengusaha, yaitu sebagai pemberi kerja.

“Hal inipun telah ditegaskan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pasal 1 Point (3) yaitu pengguna PRT (majikan) adalah orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Lalu pada pasal 11 tentang kewajiban pengguna/majikan, tertulis salah satu kewajibannya adalah memberikan THR sekali dalam setahun,” paparnya.

Baca Juga:   Dorong Ekosistem Ultra Mikro,Agen Bank Ini Bantu Sediakan Layanan Keuangan Bagi Pelaku UKM

Dia menambahkan, Badan Perburuhan Dunia atau ILO telah memasukkan PRT sebagai buruh/pekerja juga, sehingga Indonesia sebagai anggota ILO juga terikat dengan konvensi itu. Kewajiban membayar THR bagi pekerja rumah tangga (PRT) sudah diputuskan oleh Organisasi Buruh Sedunia atau International Labour Organization (ILO) pada sidang Juni 2011.

“PRT merupakan bagian dari buruh, sehingga hak dan kewajibannya sama dengan ketentuan buruh formal. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ILO, maka otomatis wajib mengikuti ketentuan ILO,” tandasnya. (ndi/ynk)




  • Bagikan