Tidak Hanya Fee Proyek, Zainudin Juga Lakukan Gratifikasi

  • Bagikan
Bupati (nonaktif) Lamsel Zainudin Hasan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Kelas IA, Tanjungkarang, Bandarlampung, Senin (17/12). FOTO M. TEGAR MUJAHID/RADARLAMPUNG.CO.ID

RADARLAMPUNG.CO.ID – Selama ditetapkan sebagai Bupati Lampung Selatan (Lamsel) tahun 2016 sampai 2018 (sebelum diringkus KPK, Red), Zainudin Hasan disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah mengendalikan suap fee proyek di Dinas PUPR Lamsel.

JPU KPK Wawan Yunarwanto menjelaskan, sejak tahun 2016 hingga 2018, terdakwa telah melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, dengan menerima uang Rp72 miliar lebih, terkait fee proyek Dinas PUPR Kabupaten Lamsel.


“Uang itu digunakan terdakwa untuk membeli beberapa aset. Seperti kapal pesiar, tanah, rumah makan, dan toko. Dan uang yang diterimanya dari Agus Bhakti Nugroho (ABN) yang bekerjasama dengan Kadis PUPR Lampung Selatan (2016) Hermansyah Hamidi dan selanjutnya dilakukan oleh Anjar Asmara Kadis PUPR (2017),” ungkap Wawan saat sidang di Pengadilan Tipikor Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, Senin (17/12).

Baca Juga:   4 Korban Meninggal Laka JTTS Warga Tanggamus dan Mesuji

Tidak hanya itu, lanjut JPU, terdakwa juga telah menerima gratifikasi sebesar Rp7 miliar dari beberapa perusahaan yang berada di Kabupaten Lamsel. “Uang itu didapat terdakwa dari suap selama ia menjabat sebagai bupati. Untuk melancarkan aksinya, terdakwa menggunakan rekening bank Mandiri atas nama Sudarman untuk menerima gratifikasi,” pungkasnya. (ang/sur)




  • Bagikan