Tiga Belas Caleg Tubaba Terancam Tidak Dilantik


ILUSTRASI INTERNET

RADARLAMPUNG.CO.ID – Dua Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) bakal kena sanksi berat. Kedua Parpol tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Hal itu sebagai akibat ulah tiga belas calon anggota legislatif (caleg) dua partai politik (Parpol) tersebut yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Tiga belas orang tersebut merupakan caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak dua orang, dan sebelas orang dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tubaba.





Rinciannya dari PKB yakni Ine Rhosyana, nomor urut (3) dari daerah pemilihan (Dapil) 2 dan Novi Setiawati nomor urut (3) dari Dapil 2. Kemudian dari PAN Tri Wahyuni nomor urut (3) dari Dapil 1; Sri Hariyani nomor urut (4) dari Dapil 1; dan Manto nomor urut (6) dari Dapil 1.

Masih dari PAN, berikutnya Ansori nomor urut (7) Dapil 1; Evi Liani nomor urut (3) dari Dapil 2; Agus Suwito nomor urut (5) dari Dapil 2; Maryam nomor urut (6) dari Dapil 2; Rusli nomor urut (1) dari Dapil 3; Eni Rahayu nomor urut (3) dari Dapil 3; Beti Hasana nomor urut (4) dari Dapil 3; serta M. Arif Ardani nomor urut (6) dari Dapil 4.

Merujuk skema dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 24 Tahun 2018, sanksi terberat diberikan berupa pembatalan sebagai peserta pemilu dan sanksi teringan yakni ke-13 caleg tersebut meskipun jadi tidak akan dilantik. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 37 dan Pasal 67 Peraturan (PKPU) No 24 Tahun 2018.

Di sana dijelaskan bahwa bagi peserta pemilu yang tidak menyerakan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) maka dibatalkan sebagai peserta pemilu. Meski demikian, tidak juga ada penjelasan bahwa yang dibatalkan adalah caleg yang bersangkutan.

Ketua KPU Tubaba Ismanto Ahmad, S.Hi, MH, membenarkan jika sejumlah caleg tersebut tidak menyerahkan LADK. Namun Ismanto belum mengetahui secara persis apa sanksi yan harus diterima oleh Partai atau Caleg yang bersangkutan. (fei/sur)