Tiga Hal Kerawanan Pemilu Versi Wakapolda Lampung

  • Bagikan
Wakapolda Lampung Brigjen Teddy Minahasa Putra saat menyampaikan materi pada dialog politik dengan tema Pemilu damai, pemilih cerdas, tanpa hoaks di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Rabu (22/1). Foto M. Tegar Mujahid/radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Dialog Kepemiluan kembali digelar di Bukit Randu, Bandarlampung Rabu (23/1) pagi. Mengusung tema Pemilu Damai, Pemilih Cerdas, No Hoax, ini dihadiri Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, Wakapolda Lampung Brigjen Teddy Minahasa Putra, dan Akademisi Universitas Lampung (Unila) Robi Cahyadi.

Dalam kesempatan ini, Wakapolda Brigjenpol Teddy menyebut ada tiga hal kerawanan pemilu secara nasional. Hal inilah yang terus ditekan kepolisian untuk tetap menjaga situasi Pemilu tetap kondusif. Bahkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dianggap rawan pun, diakuinya telah di treatmen.

“Banyak potensi kerawanan hingga kontestan maupun pendukung, salah satu yang menonjol tiga hal yang juga mejadi atensi secara nasional. Pertama menghindari politik identitas. Karena konteks pemilu yang akan kita ingin temukan kepemimpinan naisonal kedepan seperti apa. Tapi dalam konsep politik identitas kita dibenturkan pada tantanan kesatuan baik suku agama,” kata Teddy.

Menurutnya, potensi kerawanan yang kedua dalam bentuk black campain, yang menggunakan cara fitnah, adu domba pemberitaan bohong. Teddy mengatakan, ini sangat mempengaruhi antar kontestan dan menjadi kerawanan disintegrasi bangsa.

Baca Juga:   PKS Lampung Dapat PR Penokohan Nasional Salim Segaf

Ketiga money politik, suatu pelajaran membodohi rakyat. Di mana, suara rakyat dibeli secara instan sehingga rakyat tidak diberikan kesempatan memilih secara cerdas.

Sementara di Lampung, sambung Teddy, sampai saat ini ada bebrapa hal yang ditemukan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu. “Sampai sekarang sudah ada 20 laporan ke Sentra Gakkmdu Polda, 12 kasus sudah dibuktikan tidak tebukti. 8 lagi dalam tahap penyelidikan, kemungkinan potensi pelanggran. Meskipun kebanyakan pelanggaran aspek administrasi, baik dalam bentuk pelanggaran APK, jadwal kampanye, subjek kampanye, asn bahkan ikut kampanye,” tandasnya.

Tak hanya itu, soal Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lampung juga masih ada catatan kerawanan. Di mana kerawanan ini dibagi menjadi 4 bagian, mulai dari kurang rawan, rawan, sangat rawan, dan TPS khusus. Dari total 26.265 TPS se Lampung, ada sekitar 520 TPS rawan. Sementara 210 diantaranya masuk dalam kategori sangat rawan.

Baca Juga:   Vaksinasi Covid-19, Polda Lampung Sasar 200 KK di Pulau Pahawang

“Namun ada treatmen khusus yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi. Artinya kita tetap mengikuti dinamika, dan kami memberikan treatmen shingga kondisinya aman,” pungkasnya.

Sementara Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan dalam diskusi dalam menjalani Pemilu 2019 yang menyatukan 2 jenis pemilihan sebenarnya pernah dijalani oleh Provinsi Lampung. Sebab hal ini pernah digelar Lampung sebagai provinsi Lampung pada Pilgub Lampung 2014 dan Pemilu 2014.

Namun saat ini dengan zaman yang semakin modern, digital, dan internet memanga ada-ada hal yang harus diperhatikan pemilih. Terutama pemilih pemula, sehingga tidak ada juga pemilih yang berniat tak menyumbangkan hak suaranya.

“Zaman modern ini memang positifnya semakin terbuka, sehingga perilaku semakin bisa dilihat baik tidaknya. Namun distorsinya kita menjadi reaksional. Maka dalam mengurangi penyebaran informasi tidak benar, jangan buru-buru bereaksi pada kabar di media sosial,” tambahnya. (rma/kyd)




  • Bagikan