Tiga Sektor Ketahanan Ini yang Disarankan DPD RI ke Presiden Dalam Masa Pandemi Covid-19

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ir H La Nyala Mahmud Mattalitti dengan anggota lainnya, telah memberikan masukan kepada Presiden RI: Joko Widodo agar serius memperhatikan tiga sektor ketahanan dalam masa Pandemi Covid-19 ini.

Ketiga ketahanan yang perlu diperhatikan itu yakni: ketahanan sektor kesehatan, ketahanan sektor pangan dan ketahanan sektor sosial.

“Karena tiga sektor inilah yang sebenarnya menjadi ujung tombak dari kerja Komite ini. Kami juga telah memberikan masukan agar pemulihan ekonomi difokuskan dengan membangun dan memperkuat sektor usaha yang dapat menjadi pengungkit ekonomi,” katanya, Sabtu (29/8) ketika menjadi narasumber di webinar yang digelar Fajar Indonesia Network.

“Sehingga benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Terutama di daerah. Karena kami punya pengalaman saat melakukan serap aspirasi di Provinsi Aceh,” kata dia.

“Dimana Aceh, seperti kita ketahui mendapatkan tambahan dana Otonomi Khusus, tetapi masih saja menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Ini Karena dana Otsus tersebut tidak diwujudkan dalam program ekonomi pengungkit di Aceh,” tambahnya.

Baca Juga:   RSUD Dadi Tjokrodipo Bakal Jadi RS Khusus Covid-19

Tetapi diwujudkan dalam bentuk
program-program karitatif, seperti perbaikan fasillitas publik dalam skala kecil dan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki efek ekonomi berantai.

“Nah, Indonesia hari ini, dimana resesi sudah di depan mata, jelas membutuhkan momentum pengungkit yang kuat untuk bisa lepas dari krisis akibat pandemi ini. Dan sektor sasaran yang akan diungkit juga harus tepat,” jelasnya.

Sebab, jika melihat data PDB Indonesia saat ini, hanya tiga lapangan usaha yang masih memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi. Yakni, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Lantas bagaimana dengan sektor lainnya dalam konteks pemulihan ekonomi? Jawabanya cuma satu dua kata; apa itu? Butuh Relaksasi. Karena memang hanya dengan jurus relaksasi atau keringanan yang diberikan akan dapat memperpanjang nafas sektor-sektor yang sudah pasti akan minus tersebut,” ucapnya.

Seperti industri pengolahan, konstruksi, perdagangan dan pertambangan. Caranya? Minimalisir biaya dan kerugian mereka. Dengan apa? Beri beberapa insentif melalui skema stimulus perbankan, pajak, retribusi daerah, biaya beban PLN, asuransi, BPJS tenaga kerja, dan aturan kepailitan.

Baca Juga:   Unila Buka Tele-Edukasi untuk Pendampingan Pasien Covid-19

“Ini bisa ditempuh melalui Perpu atau Omnibus Law,” katanya lagi.

Sehingga sekali lagi, Komite ini akan
memberikan dampak signifikan untuk mencapai apa yang sudah dicanangkan pemerintah melalui pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR tanggal 14 Agustus 2020 lalu.

“Dimana pemerintah dengan optimis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan mencapai angka dikisaran 4,5 hingga 5,5 persen,” kata dia.

“Jadi sekali lagi, kita tentu akan sulit
melakukan justifikasi bahwa Komite ini gagal melaksanakan tugas sesuai Perpres 82/2020. Mengingat serapan anggaran dari kementerian dan lembaga terhadap dana penanganan pandemi dan dampaknya baru dikisaran 21 persen,” ungkapnya.

Tetapi kita harus obyektif melihat bahwa roadmap dan sistematika dalam Perpres tersebut sudah benar.

“Tinggal sekarang tiga kata kunci yang ada dalam Perpres tersebut apakah dapat terwujud, yakni; percepatan, monitoring dan evaluasi. Di situlah takaran kita dalam mengukur kinerja Komite ini nantinya,” pungkasnya. (ang/yud)




  • Bagikan