Tolak Pembatalan Sertifikat, Pemilik Lahan di Korpri Tak Rela Tanah Ibunya Dicaplok

  • Bagikan

Ya, David mendiami lahan itu sejak 2003. Juga mendirikan bangunan saat itu juga. Yang kemudian dihuni anak-anak panti asuhan Yayasan Citra Baru. Berkelanjutan sampai 2008.

“Sekarang anak yayasan ada yang sudah bisa mandiri, bisa berdikari. Yayasan ini kayak BLK lo, belajar menjahit dan bengkel,” kata dia lagi.


“Kalau yang diukur tanah yang di belakang silahkan, saya nggak klaim ada tanah di belakang yang luasnya 400 M2 tapi kalau mereka bilang 1014 M2 ini, artinya ada lahan saya dong yang dicaplok,” kesalnya. Itu yang tidak bisa dia terima.

Bahkan, meski dikatakan telah ada pembatalan sertifikat, dirinya mengaku tidak pernah menerima surat pemanggilan. Baik dari PTUN atau pun surat PK (peninjauan kembali). “Pokoknya saya tidak pernah terima untuk gugatan soal tanah,” tegasnya.

Baca Juga:   Sosialisasikan Keselamatan Lalulintas, BPTD Gandeng Seniman

Sementara, di lokasi tersebut Edwin, Kanit Harda Polresta Bandarlampung, menjelaskan, pihaknya hanya memediasi. “Kalau perkara ini dibiarkan berlarut-larut, nanti kami polresta yang disalahkan. Kami berada di sini atas dasar undang-undang,” kata Edwin.

Ya, Polresta Bandarlampung lebih dulu melayangkan surat ke pihak David Djawanto. Undangan untuk klarifikasi. Dengan nomor surat No.B/714/VII/2020/Reskrim tertanggal 3 Juli 2020. Dasar laporan: LP/B/876/IV/2020/ Reskrim tanggal 15 April 2020.

Dalam surat tertulis bahwa pada Kamis 11 Juni 2020 telah dilakukan pengukuran pengambilan batas bidang tanah di jalur dua Korpri, Jln. Ryacudu, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandarlampung, dengan sertifikat hak milik No. 511 a.n. Yuliatun, terbit pada 6 Mei 2017 luas 1014 M2.

Baca Juga:   Suhendar Zuber Jabat Dirut PDAM Way Rilau, Eva: Jangan Ada Lagi Keluhan Dari Masyarakat!

Guna kepentingan penyidikan, diperlukan pengukuran penetapan batas, yang akan dilakukan petugas BPN untuk mengetahui letak, batas tanah berdasarkan sertifikat No.511 a.n. Yuliatun.

Sebelumnya diberitakan, awal mula perselisihan terjadi pada 14 dan 26 Februari 2020. Di dua hari itu datang surat somasi dari pengacara atas nama Ahmad Handoko. Anehnya, kata David, penulisan nama tujuan bukan atas nama orang tua mereka seperti yang ada pada sertifikat mereka. Bahkan, lanjut dia, pada surat somasi kedua tidak tertulis nama yang dituju.

“Inti isi surat somasi itu nyuruh kita kosongkan lahan, kami menolak, karena ini hak kami. Asal usulnya jelas,” kata dia.




  • Bagikan