Wah! Ada Aroma Gratifikasi

  • Bagikan

radarlampung.co.id Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pasangan calon (paslon) harus melaporkan dana kampanyenya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung.

Grafis Edwin Jaya/Radar Lampung

Terkait PKPU ini, masing-masing paslon gubernur dan wakil gubernur Lampung sudah melaporkan dana kampanye ke KPU Lampung. Mulai laporan awal dana kampanye (LADK) pada 14 Februari 2018 dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) pada 20 April 2018.

Total untuk paslon nomor urut satu M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, dana kampanye yang dilaporkan sebesar Rp2.895.450.000. Lalu paslon nomor urut dua Herman H.N.-Sutono Rp2,5 miliar, paslon nomor urut tiga Arinal Djunaidi-Chusnunia (Nunik) Rp6.715.000.000, dan paslon nomor urut empat Mustafa-Ahmad Jajuli Rp1.047.300.000.

Dana kampanye itu digunakan paslon untuk keperluan kampanye sesuai dengan bentuk yang ditetapkan KPU. Yakni rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan kampanye dalam bentuk lain.

Namun, penelaahan Radar Lampung (grup radarlampung.co.id), untuk bentuk kampanye yang dilakukan paslon membutuhkan banyak biaya. Seperti bentuk kampanye tatap muka. Di mana, menurut aturan KPU diperbolehkan sebanyak dua kali pada kecamatan-kecamatan di Lampung.

Jumlah kecamatan se-Lampung adalah 228. Jika seluruhnya didatangi, maka seluruh kegiatan kampanye yang dibatasi per pertemuannya 200 orang ini bisa menghabiskan dana Rp2.736.000.000 hanya untuk konsumsi. Dengan asumsi, per orang mendapat jatah konsumsi senilai Rp30 ribu.

Meski dalam kampanye tatap muka tidak menggunakan dana konsumsi, paslon juga pastinya harus membayar tarup, kursi, dan panggung. Bahkan tak jarang jurkam pun dihadirkan, sehingga dipastikan keluar biaya yang tidak sedikit.

Kemudian paslon juga sering menggunakan kampanye model pertemuan terbatas yang diberikan KPU maksimal 30 kali sepanjang masa kampanye dengan jumlah peserta maksimal 2.000 orang.

Jika konsumsi peserta per orang menghabiskan Rp30 ribu, maka kampanye tersebut sudah menghabiskan Rp5,4 miliar. Itu belum termasuk pembayaran tarup, bangku, sound system, dan panggung. Bahkan untuk kampanye model ini, paslon kerap mengundang artis dan penceramah dari Jakarta.

Beberapa paslon juga dalam kampanyenya ada yang menggunakan bentuk rapat umum dan kampanye dalam bentuk lain yang biasanya menghadirkan artis. Untuk kampanye model rapat umum ini digelar sangat meriah. Sebab, peserta maksimal yang diperbolehkan KPU adalah 10.000 orang.

Baca Juga:   Ingatkan Pembayaran UKT, Akun Instagram Unila "Diserbu"

Karena hanya diperbolehkan lima paket, paslon dipastikan menyelenggarakan kampanye bentuk seperti ini sangat meriah. Bahkan biasanya diselingi pertunjukan musik.

Soal kebutuhan kampanye ini, tidak hanya mengenai bentuk dan persiapan yang dilakukan. Yang juga diperhatikan adalah bahan kampanye. Di mana dalam PKPU 4/2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dijelaskan soal sembilan item yang boleh dibagikan dalam masa kampanye.

Di antaranya pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan stiker paling besar ukuran 10 x 5 cm dengan bujet maksimal Rp25 ribu.

Kemudian setiap kampanye juga, paslon diperbolehkan mencetak alat peraga kampanye (APK) sejumlah 150 persen dari yang dicetakkan KPU mulai tingkat kabupaten/kota sebanyak delapan lembar baliho. Kemudian 30 lembar umbul-umbul tingkat kecamatan dan tiga lembar spanduk per desa.

Ditambah soal bahan sosialisasi kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet dan poster. Masing-masing boleh dicetakkan sebanyak 100 persen jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Lampung.

Karenanya, paslon membutuhkan dana besar untuk kampanye, meskipun memang KPU tidak mewajibkan paslon melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan kondisi ini, potensi gratifikasi sangat tinggi. Di Pilgub Lampung 2018, seluruh paslon ada unsur penyelenggara negara. Paslon nomor urut 1 M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri adalah gubernur dan wakil gubernur Lampung petahana. Kemudian pada paslon nomor urut dua, Herman H.N. yang berpasangan dengan Sutono merupakan wali kota Bandarlampung.

Lalu paslon nomor urut tiga, Chusnunia atau akrab disapa Nunik yang mendampingi calon gubernur Arinal Djunaidi adalah bupati Lampung Timur. Selanjutnya, paslon nomor urut empat Mustafa yang berpasangan dengan Ahmad Jajuli adalah bupati Lampung Tengah nonaktif.

Karena mereka merupakan penyelenggara negara, maka tidak diperkenankan menerima gratifikasi.

Pengamat hukum asal Universitas Lampung Yusdianto menilai potensi gratifikasi pada Pilgub Lampung memang tinggi. ”Ya, ada potensi cukup signifikan terkait dana kampanye. Karena apa pun sumbangan harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, ada potensi (gratifikasi) di sana. Makanya perlu ada audit investigatif. Ini untuk mengetahui apakah laporan dana kampanye paslon melebihi ketentuan KPU atau tidak,” ujarnya kemarin.

Baca Juga:   Cuci Pakaian Anak, Ibu Ini Kaget Ternyata Putrinya Jadi Korban Pencabulan

Karenanya, ia berharap KPU Lampung dalam mengaudit dana kampanye tak sekadar melibatkan kantor akuntan publik (KAP), tetapi juga penegak hukum. Semisal pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam konteks ini, KPK bisa langsung menyelidiki dugaan gratifikasi tersebut.

Apalagi saat ini gaya kampanye paslon sudah mulai terlihat. Ada yang masif turun ke lapangan dengan melibatkan public figure seperti artis dan penceramah.

’’Kampanye yang melibatkan public figure harus ditelusuri. Apa cuma-cuma, gratis, atau dibayar. Pendanaan harus transparan dan terbuka. Karena mereka masih penyelenggara negara meskipun sedang cuti. Apa pun sumbangan yang diterima, wajib dilaporkan!” tegasnya.

Apalagi, kata dia, penyumbang dana kampamye sudah dibatasi sesuai ketentuan PKPU Nomor 5/2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di mana, perseorangan maksimal menyumbang Rp75 juta dan perusahaan Rp750 juta.

Dia menambahkan, setiap paslon saat ini sangat ditunggu kejujurannya atas masukan dana kampanye yang masuk apakah melebihi syarat tersebut atau tidak. Apalagi jika benar ada dana kampanye yang tidak dilaporkan.

”Untuk itu, penegak hukum harus investigasi dana kampanye paslon. Ini penting untuk mengungkapkan kejujuran calon. Kan kita tahu ada kampanye yang massif, apa murni dana kampanye pribadi atau ada sumbangan pihak lain? Kalau ada, harusnya melapor ke penegak hukum. Presiden saja harus lapor, apalagi mereka!” pungkasnya.

Senada disampaikan pengamat hukum asal Unila lainnya, Eddy Rifai. Menurut dia, calon gubernur maupun calon wakil gubenur yang masih tercatat sebagai penyelenggara negara tetap tidak dipekenankan menerima gratifikasi meskipun sedang cuti.

Dia menjelaskan, mereka diperbolehkan menerima sumbangan untuk kampanye dari perusahaan maupun perorangan sepanjang sesuai aturan PKPU Nomor 4/2017.

’’Pastinya, kalau mereka tidak melaporkan sumbangan, maka itu tergolong gratifikasi!” katanya. (rma/c1/whk)




  • Bagikan