Wajib, OPD di Pesawaran Membuat Standar Layanan!

  • Bagikan
Wakil Bupati Pesawaran Eriawan memberikan sambutan dalam sosialisasi dan tindak lanjut perjanjian kerja sama (PKS) dengan Ombudsman Perwakilan Lampung di aula Pemkab Pesawaran, Kamis(21/3). FOTO FAHRURROZI/RADARLAMPUNG.CO.ID

radarlampung.co.id – Organisasi perangkat daerah (OPD) di Pesawaran harus membuat standar layanan. Salah satunya dilakukan untuk mempertahankan  penghargaan tingkat kepatuhan tinggi dengan nilai 88,55 atau katagori zona hijau dari Ombudsman terhadap pelayanan publik pada 12 satuan kerja.

Wakil Bupati Pesawaran Eriawan mengatakan, standar layanan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik pelayanan eksternal, yaitu kepada masyarakat maupun pelayanan internal yang diberikan kepada sesama satuan kerja atau aparatur sipil Negara (ASN).


”Tahun 2019 ini, seluruh organisasi perangkat daerah wajib membuat standar layanan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan, sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip good governance,” kata Eriawan saat memberikan sambutan dalam sosialisasi dan tindak lanjut perjanjian kerja sama (PKS) dengan Ombudsman Perwakilan Lampung di aula Pemkab Pesawaran, Kamis(21/3).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf  didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Atika Mutiara Oktake Vina, dan Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi Muhammad Burhan. Kemudian Sekretaris Kabupaten Kesuma Dewangsa, staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, dan camat.

Eriawan berharap seluruh kepala OPD dapat memahami apa yang telah disampaikan narasumber. ”Pelayanan yang berkualitas sangat penting. Sebab masyarakat menginginkan adanya pelayanan cepat, tepat dan ramah. Untuk itu, selaku aparatur negara hendaknya benar-benar memahami dan mampu menerjemahkan secara seksama setiap kepentingan publik,” tegasnya.




  • Bagikan