Wali Kota Rencanakan Open Bidding Januari, Begini Respon BKD Bandarlampung

  • Bagikan
ilustrasi dok kepahiangkab.go.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana telah mengisyaratkan akan menggelar lelang jabatan pada jabatan struktural yang kosong di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat pada Januari ini.

Untuk itu Badan Kepegawian Daerah (BKD) Bandarlampung akan melakukan koordinasi dan melapor ke wali kota terkait jabatan apa saja yang akan dilelang. Hal ini diungkapkan Kepala BKD Bandarlampung Herliwaty.



“Masih persiapan, mau koordinasi dan lapor ke bu wali kota meminta petunjuk beliau,” ujarnya kepada Radarlampung.co.id, Minggu (2/1).

Baca Juga:   7 Februari, Bandarlampung Mulai Terapkan PTM Penuh

Kata Herli, BKD di awal tahun ini mulai melakukan persiapan untuk proses lelang jabatan. Sebab, proses lelang jabatan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan, mulai dari pengumuman, laporan ke KASN, dan lainnya.

“Sejauh ini masih persiapan, ini awal tahun besok baru mulai kerja lagi nanti kita koordinasi lagi dan lapor bu wali seperti apa. InsyaAllah akhir Januari sudah bisa diumumkan (jabatan apa saja yang dilelang, red),” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian Bandarlampung itu menuturkan, untuk pejabat Eselon II ada delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt) termasuk jabatan sekretaris kota (Sekkot).

Baca Juga:   Dinas PU Cor 150 Tutup Bak Kontrol yang Hilang

“Kita minta petunjuk apa kata bu wali kota. Apakah nanti ada pengisian Plt. lagi untuk sementara, apa semua mau langsung dilelang, atau ada rolling lagi untuk mengisi jabatan yang kosong. Jadi kita belum tahu mana saja yang dilelang,” ucapnya.

Disinggung terlait jabatan lurah dan camat yang kosong, menurut Herli untuk camat ada tiga lagi yang dijabat Plt. setelah kemarin Camat Telukbetung Utara (TbU) telah dilantik.

Baca Juga:   7 Februari, Bandarlampung Mulai Terapkan PTM Penuh

“Kalau lurah di kantor datanya, saya lupa jumlah yang dijabat Plt. Kalau Eselon III tidak (lelang, red), mungkin kalau mau, uji kopetenai atau kebijakan lain bu wali mau narok siapa saja hak beliau,” ungkapnya.

Diketahui, jabatan yang belum definitif yaitu Sekkot, Kepala DPMPTSP, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kepala Dinas Kesehatan. (pip/sur)






  • Bagikan