BANDAR LAMPUNG- Pemerintah Kota Bandar Lampung kini tengah memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha lokal dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini bertujuan agar program nasional tersebut tidak hanya memberikan dampak kesehatan bagi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi UMKM, koperasi, hingga kelompok tani di Bandar Lampung.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung, Wilson Faisol, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas MBG Provinsi Lampung untuk memastikan keterlibatan sektor lokal dalam rantai pasok kebutuhan pangan.
“Seluruh stakeholder sepakat SPPG harus bermitra dengan UMKM, koperasi, dan kelompok tani untuk suplai hasil pertanian. Kami ingin ada sinergi yang kuat antara program ini dengan potensi ekonomi di sekitar lokasi dapur, mbg” ujar Wilson, Kamis 23 April 2026.
Menurut Wilson pemerintah kota Bandar Lampung kini tengah menyiapkan langkah teknis agar kerja sama tersebut berjalan optimal dan berkelanjutan, sehingga peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah semakin meningkat.
Di sisi lain, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian khusus. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandar Lampung mencatat hingga April 2026, sebanyak 60 dari 121 dapur SPPG yang telah beroperasi sudah resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, menjelaskan bahwa total terdapat 130 unit SPPG yang terdata, di mana 9 unit lainnya masih dalam tahap persiapan.
"Dari 121 dapur yang sudah beroperasi, baru sekitar 50 persen atau 60 unit yang memiliki SLHS. Sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan dan perbaikan fasilitas," jelas Muhtadi, belum lama ini.
Dinkes telah menginstruksikan tenaga sanitasi di setiap Puskesmas untuk melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) secara bertahap, mulai dari pemetaan fasilitas hingga uji kualitas air.
"Jika perbaikan belum tuntas atau kualitas air tidak memenuhi syarat, kami dengan tegas tidak akan mengeluarkan rekomendasi SLHS,"pungkasnya.
