BANDARLAMPUNG - Tim pemenangan Calon Ketua Umum (Caketum) BPP - HIPMI Nomor Urut I Reynaldo Bryan menyesalkan tindakan yang dilakukan jajaran Polda Lampung.
Di mana, tim pemenangan 01 sempat diamankan dan dibawa ke Mapolda Lampung karena diduga rombongan liar” atau preman, Selasa, 8 Juni 2026.
“Ini tidak benar. Mereka yang sempat diamankan memang termasuk anggota Tim Pemenangan Nasional Reynaldo Bryan Caketum BPP HIPMI Periode 2026-2029. Jadi tidak benar jika kami membawa rombongan liar atau preman,” tegas Tim Pemenangan 01 David Indra Junera.
David Indra Junera menuturkan, mereka yang sempat diamankan di Mapolda Lampung merupakan bagian dari 144 anggota tim pemenangan Caketum BPP HIPMI Reynaldo Bryan.
Seluruh nama-namanya lengkap telah tercatat berikut nama hotel yang menjadi lokasi mereka akan menginap.
Pihaknya menyesalkan adanya tindakan yang terkesan mengintimidasi. Terlebih sejak awal pihaknya sudah berkomitmen untuk selalu menjaga ketertiban keamanan dan kondusivitas pelaksanaan kegiatan Munas HIPMI ke XVIII di Lampung.
“Ke depan kami minta jajaran aparatur kepolisian, termasuk panitia Munas HIPMI dan jajaran Pemprov Lampung sebagai tuan rumah dapat bersikap netral. Jangan sampai citra HIPMI rusak, karena adanya ketidaknetralan dalam penyelenggaraan Munas,” kata dia.
Diketahui, pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026–2029 akan diputuskan melalui Munas XVIII HIPMI pada 10-11 Juni 2026.
Ada empat kandidat caketum yang bersaing ketat. Mereka adalah Reynaldo Bryan (Nomor Urut 1), Ade Jona Prasetyo (Nomor Urut 2), Afifuddin S. Kalla (Nomor Urut 3), dan Anthony Leong (Nomor Urut 4).
Reynaldo Bryan sempat walkout dari forum debat kedua Caketum BPP HIPMI. Ini dilakukan sebagai protes terhadap panitia penyelenggara yang bersikukuh pelaksanaan Munas HIPMI ke-XVIII tetap diadakan di Bandar Lampung.
Protes terhadap Lampung sebagai tuan rumah Munas HIPMI sudah dilakukan berbagai pihak. Namun panitia penyelenggara tetap dengan keputusannya.
“Sebagai Calon Ketua Umum nomor urut 1 saya mohon maaf kepada Ayahanda, seluruh Pengurus BPP HIPMI, Ketua SC dan OC. Saya harus membawa aspirasi daerah terkait dengan tempat dilaksanakannya Munas. Oleh karena itu, saya putuskan untuk tidak melanjutkan debat untuk menghargai aspirasi daerah,” demikian sikap resmi Caketum nomor 1 Reynaldo ketika debat kedua di Hotel Merusaka, Sabtu, 23 Mei 2026.
Sikap Reynaldo langsung disambut tepuk tangan oleh para pendukung dan simpatisan, serta para senior dan anggota HIPMI yang hadir.
Tiga tim pemenangan Caketum BPP HIPMI juga telah menyatakan keberatan dan permohonan peninjauan kembali terkait penetapan Bandar Lampung sebagai tuan rumah Munas XVIII HIPMI 2026.
Ketiga tim berasal dari kubu Reynaldo Bryan, Afifuddin Kalla, dan Anthony Leong.
Mereka menyampaikan kekhawatiran terkait aspek netralitas dan kepatuhan terhadap aturan organisasi dalam proses penentuan lokasi.
Reynaldo Bryan dalam suratnya tertanggal 13 Mei 2026, menyoroti adanya indikasi ketidaknetralan oleh Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).
Wakil Ketua Timnas Reynaldo, Vico Septiandy Taufik, memaparkan dua poin krusial mengenai dugaan pelanggaran aturan organisasi.
“Poin pertama berkaitan dengan waktu penetapan lokasi munas yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 AD/ART. Karena seharusnya sudah ditetapkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan,” kata Vico.
Selain itu, dia juga menyoroti aspek legalitas keputusan terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dianggap menciderai Pedoman Organisasi (PO) 11.
Menurutnya, SK tersebut seharusnya hanya boleh dikeluarkan berdasarkan hasil rapat RBPH/RBPL BPP HIPMI agar tetap menjaga integritas aturan yang berlaku.
Tim Afifuddin Kalla menyatakan penolakan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemenangan Randi Wibawa pada 12 Mei 2026.
Mereka menilai lingkungan pelaksanaan di Lampung berpotensi menguntungkan kandidat tertentu.
Sementara itu, Tim Pemenangan Anthony Leong (Nomor Urut 4) menekankan pentingnya menjaga marwah HIPMI dari pengaruh eksternal.
Melalui surat yang ditandatangani Fathul Nugroho, mereka meminta agar proses MUNAS dijauhkan dari pengerahan kepentingan elit politik non-HIPMI serta lembaga yang seharusnya bersikap netral.
Tigan tim pemenangan mendesak SC MUNAS XVIII BPP HIPMI untuk memindahkan lokasi ke wilayah yang dinilai lebih netral.
