RADARLAMPUNG.CO.ID - Hubungan antara Ankara dan Tel Aviv kembali mencapai titik panas baru. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan penerbitan surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat tinggi Israel atas dugaan genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Turki tak lagi hanya bersuara di panggung diplomatik, tapi kini bergerak lewat jalur hukum internasional.
Menurut laporan AFP, keputusan mengejutkan itu diumumkan pada Jumat, 7 November 2025, oleh Kejaksaan Istanbul. Total ada 37 tersangka yang menjadi target, termasuk Menteri Pertahanan Israel Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Eyal Zamir. Dalam pernyataannya, jaksa menyebut para pejabat itu terlibat dalam kejahatan sistematis terhadap warga sipil Gaza, termasuk pengeboman Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina yang dibangun oleh Ankara dan dihancurkan dalam serangan udara Maret lalu.
Langkah ini mempertegas posisi Erdogan sebagai salah satu pemimpin paling vokal menentang operasi militer Israel. Turki sebelumnya juga ikut mendukung gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Kini, penerbitan surat penangkapan itu dianggap sebagai babak baru dalam diplomasi hukum yang sedang dimainkan Erdogan di level global.
Tak butuh waktu lama, reaksi keras pun datang dari Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menolak tuduhan tersebut dengan keras, menyebut keputusan Turki sebagai aksi propaganda politik. “Israel menolak dengan penuh penghinaan tuduhan itu,” tulis Saar di platform X, sambil menuduh Erdogan menggunakan lembaga hukum untuk tujuan politik. Ia bahkan menyinggung kasus penahanan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, yang disebut sebagai bukti penyalahgunaan hukum di Turki.
Kecaman serupa datang dari Avigdor Lieberman, mantan Menlu Israel, yang menyebut surat penangkapan itu sebagai bukti bahwa Turki tidak pantas terlibat dalam urusan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lieberman menegaskan bahwa Ankara tak memiliki legitimasi moral untuk memediasi konflik yang melibatkan Israel.
Namun di sisi lain, keputusan Erdogan justru mendapat sambutan positif dari kelompok Hamas. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut langkah tersebut sebagai tindakan berani yang mencerminkan keberpihakan Turki terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas dengan rakyat Palestina. “Ini adalah wujud nyata dari keberanian dan keadilan yang diperjuangkan rakyat Turki,” tulis perwakilan Hamas.
Langkah hukum ini muncul di tengah gencatan senjata rapuh sejak 10 Oktober, bagian dari upaya regional membangun stabilitas pascaperang Gaza. Meski begitu, keputusan Erdogan diyakini akan memperdalam jurang diplomatik antara Ankara dan Tel Aviv, yang sejak lama tak pernah benar-benar pulih. Banyak analis menilai bahwa Erdogan sedang mencoba memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat citra globalnya sebagai pembela dunia Muslim dan suara keadilan internasional.
Bagi Erdogan, isu Palestina bukan hanya soal politik luar negeri, tapi juga simbol moral yang mengakar dalam retorika pemerintahannya. Dengan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan pejabat Israel lainnya, Turki seolah menegaskan pesan: keadilan tidak akan diam meski kekuatan politik berusaha membungkamnya.
