RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro akhirnya merilis edaran seleksi terbuka Sekretaris Daerah dan enam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2026 melalui laman resmi pada 16 dan 17 April 2026.
Pengumuman seleksi itu diterbitkan Panitia Seleksi (Pansel) melalui dua dokumen resmi.
Dokumen tersebut bernomor 003/PANSEL-JPTP/IV/2026 untuk jabatan eselon II yang diteken Ketua Pansel JPT Kota Metro, Prof. Moh. Mukri.
Disusul dokumen lainnya bernomor 03/Pansel-JPTP-Sekda/IV/2026 khusus posisi Sekda yang ditandatangani Ketua Pansel Sekda, Marindo Kurniawan.
Berdasarkan dokumen pengumuman yang dihimpun, Panitia Seleksi mewajibkan pelamar memenuhi sejumlah syarat administratif.
Syarat tersebut meliputi surat lamaran kepada Ketua Pansel dan daftar riwayat hidup yang harus ditulis tangan.
Selain itu, pelamar juga diwajibkan melampirkan berbagai dokumen pendukung.
Dokumen tersebut mulai dari fotokopi ijazah dan riwayat pendidikan, riwayat jabatan serta pengalaman kerja, pakta integritas, hingga surat pernyataan bebas dari hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat.
Tak hanya itu, persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pasfoto terbaru turut menjadi syarat.
Hal ini mempertegas bahwa seleksi masih bertumpu pada kelengkapan administratif di tengah harapan lahirnya figur birokrat yang benar-benar teruji kualitasnya.
Dalam dokumen itu juga dijelaskan proses seleksi akan berlangsung bertahap.
Tahapan diawali dengan seleksi administrasi guna memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas pelamar.
Selanjutnya, peserta akan menghadapi penilaian kompetensi yang mencakup aspek manajerial, teknis, hingga sosial kultural.
Tahapan ini merupakan proses krusial yang akan menentukan siapa yang layak menduduki jabatan strategis tersebut.
Kemudian tahapan berikutnya adalah uji gagasan atau penulisan makalah untuk mengukur kemampuan peserta dalam merumuskan ide serta menawarkan solusi strategis.
Setelah itu, peserta akan menjalani wawancara akhir sebagai proses pendalaman yang bertujuan menilai integritas, kapasitas kepemimpinan, dan visi dalam menjalankan jabatan yang dilamar.
Pengamat kebijakan publik dari FISIP Universitas Dharma Wacana Metro, Pindo Riski Saputra, menilai rangkaian tahapan tersebut menjadi kunci dalam menentukan kelayakan calon pejabat.
Ia menekankan bahwa seluruh proses tidak berhenti pada pengumuman awal semata.
Menurutnya, Pansel harus konsisten mengumumkan hasil setiap tahapan secara terbuka dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Hal ini menjadi bagian dari akuntabilitas proses seleksi jabatan tersebut.
"Jadi yang kita pahami secara umum, proses seleksi dimulai dari pengumuman dan pendaftaran di bulan ini. Kemudian seleksi administrasi dilakukan setelah penutupan pendaftaran" katanya.
"Tahapan uji kompetensi hingga wawancara dilaksanakan setelah peserta dinyatakan lolos administrasi. Pansel harus mengumumkan hasil setiap tahapan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan," sambungnya.
Ia menilai, pembukaan seleksi terbuka tersebut sebagai momentum penting dalam pengisian jabatan strategis.
Namun, hal ini juga menyimpan potensi masalah jika tidak dijalankan secara transparan.
"Secara konsep, ini sudah benar. Tapi problem kita bukan di aturan, melainkan di praktik," ucapnya.
"Kalau sejak awal sudah ada nama yang diduga disiapkan, maka seluruh tahapan hanya menjadi legitimasi," tandasnya.
Ia menegaskan, pansel tidak cukup hanya menjalankan prosedur.
Pansel harus berani membuka seluruh proses penilaian kepada publik, termasuk hasil uji kompetensi dan rekam jejak peserta.
Tanpa hal itu, seleksi akan dipersepsikan sebagai ruang tertutup yang rawan kompromi.
"Kunci dari selter ini ada di transparansi. Publik juga harus tahu siapa yang terbaik dan alasan dia dipilih," ucapnya.
"Jika tidak, kepercayaan publik akan terus menurun. Apalagi, Sekda bukan jabatan teknis biasa," sambungnya.
"Jabatan ini menentukan ritme pemerintahan. Jika yang dipilih bukan yang paling kompeten, dampaknya langsung pada pelayanan publik," pungkasnya.
Adapun enam jabatan pada seleksi terbuka yaitu Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Metro; Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Metro; Sekretaris DPRD Kota Metro; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro; serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro.
