RADARLAMPUNG.CO.ID - Setelah dua kali absen, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, akhirnya memenuhi undangan DPRD Kota Metro dalam pertemuan resmi.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat OR DPRD, Rabu, 1 April 2026.
Kehadiran wali kota kali ini menjadi sorotan, mengingat sebelumnya agenda tersebut sempat tertunda.
Ia hadir tidak sendiri, melainkan didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Kusbani, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat strategis.
Rombongan tiba dan langsung memasuki ruang rapat tanpa memberikan pernyataan kepada awak media.
Pertemuan tersebut disambut oleh Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, bersama jajaran pimpinan dewan, para ketua komisi, serta ketua fraksi.
Agenda pertemuan berlangsung dalam suasana serius dan penuh perhatian.
Forum tersebut berkembang menjadi dialog intens antara pihak eksekutif dan legislatif.
Pembahasan mencakup berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Namun, sangat disayangkan, rapat penting antara Wali Kota Metro dan DPRD Metro dilangsungkan secara tertutup.
Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini secara langsung meminta awak media meninggalkan ruang rapat saat forum berlangsung.
Ia menegaskan bahwa agenda yang sedang dibahas merupakan sidang tertutup.
"Kita sudah sama-sama melihat Pak Wali hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah wujud perhatian beliau terhadap kita dan Kota Metro," ujar Ria Hartini.
"Namun, dalam hal ini merupakan sidang tertutup. Saya mohon teman-teman semua untuk menunggu di luar sebentar. Nanti akan ada konfirmasi dari Pak Wali maupun DPRD," tambahnya.
Menurut Ria, keputusan menutup rapat diambil karena materi yang dibahas bersifat internal. Serta belum dapat dipublikasikan kepada masyarakat.
Meski demikian, ia memastikan bahwa hasil pembahasan akan tetap disampaikan secara resmi setelah rapat selesai.
Rapat yang digelar secara tertutup tersebut menuai protes dari sejumlah jurnalis yang hadir di Gedung DPRD Metro.
Salah satu awak media, Naim Emel Prahana, mempertanyakan keputusan DPRD yang menutup rapat yang sebelumnya dipahami sebagai forum terbuka.
Ia menilai perubahan tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan awak media.
Bagai mana tidak, rapat yang awalnya dapat diakses wartawan tiba-tiba berubah menjadi tertutup.
Bahkan disertai permintaan agar media meninggalkan ruangan.
"Kami menyayangkan rapat yang sebelumnya dinyatakan terbuka. Namun kemudian ada peristiwa yang meminta wartawan keluar ruangan. Ketua DPRD justru menyebut rapat itu tertutup," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan urgensi keputusan tersebut.
Terutama karena rapat berlangsung di tengah situasi penting menjelang agenda paripurna LKPJ.
Agenda tersebut berkaitan langsung dengan laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada publik.
Naim menilai, dalam momentum krusial seperti ini, keterbukaan informasi seharusnya menjadi prioritas.
Agar masyarakat dapat mengetahui proses dan substansi pembahasan yang sedang berlangsung.
"Sebenarnya ada hal rahasia apa yang dibahas? Apalagi ini menjelang rapat paripurna LKPJ," tandasnya.
Menurutnya, transparansi merupakan kewajiban dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Bukan hanya sekadar pilihan.
Hal itu ia sampaikan menanggapi keputusan DPRD yang menutup rapat dari akses media.
Terlebih jika forum tersebut akan membahas isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Seperti kinerja pembangunan hingga pengelolaan anggaran daerah, keterbukaan informasi menjadi sangat penting.
"Kenapa tidak terbuka saja dan disiarkan secara langsung sehingga dapat disaksikan masyarakat?," herannya.
"Jadi masyarakat tahu alasan utama DPRD memanggil wali kota. Serta mengetahui jawaban yang disampaikan," pungkasnya.
