RADARLAMPUNG.CO.ID- Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas dunia, fondasi ekonomi Provinsi Lampung terbukti tetap berdiri kokoh.
Kinerja domestik yang kuat serta instrumen APBN regional yang adaptif menjadi penyokong utama stabilitas ekonomi Lampung.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengungkapkan bahwa indikator makroekonomi daerah menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data realisasi kinerja fiskal hingga Mei 2026, aktivitas ekspor menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan.
"Nilai ekspor Lampung melonjak hingga 29,91 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan tumbuh signifikan sebesar 43,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga April 2026," ujar Purwadhi.
Sektor industri pengolahan, pertambangan, dan pertanian menjadi penopang masif lonjakan ekspor tersebut.
Sementara dari sisi impor, tercatat kenaikan sebesar 37,69 persen (mtm) dan 51,56 persen (yoy), yang didominasi oleh pasokan bahan baku penolong serta barang konsumsi. Dengan dinamika ini, Lampung sukses membukukan surplus neraca perdagangan yang impresif mencapai US$332,19 juta pada April 2026.
Konsumsi Domestik Kuat dan Inflasi Terkendali
Ketahanan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2026 juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang kontribusi dominan hingga 64,05 persen dari total aktivitas ekonomi regional.
Sektor ini tumbuh sebesar 5,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Selain itu, iklim investasi di Lampung terus merangkak naik dengan pertumbuhan 4,39 persen (yoy).
Di sisi lain, pergerakan harga di Lampung terpantau berada di bawah koridor kendali. Hingga akhir Mei 2026, inflasi tahunan berada di angka 1,94 persen (yoy) dan inflasi bulanan sebesar 0,82 persen (mtm).
Kenaikan inflasi bulanan ini dipicu oleh fluktuasi harga beberapa komoditas pangan pokok seperti minyak goreng, cabai rawit, bawang merah, tomat, dan cabai merah.
Kinerja APBN Regional: Sektor Pajak Dalam Negeri Melejit
Hingga 31 Mei 2026, Pendapatan Negara di Lampung terealisasi sebesar Rp4.807,84 miliar atau mencapai 35,89 persen dari target, tumbuh 12,91 persen (yoy).
Lonjakan ini utamanya disumbang oleh Pajak Dalam Negeri yang meroket 31,18 persen (yoy) dengan nilai menembus Rp3.182,73 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh positif sebesar 4,66 persen (yoy) seiring naiknya pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 14,90 persen (yoy).
Sebaliknya, Pajak Perdagangan Internasional masih terkontraksi sebesar -19,01 persen (yoy) akibat pergerakan harga komoditas ekspor global.
Dari pos pengeluaran, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp12.012,30 miIar (42,92 persen dari pagu anggaran) atau tumbuh 1,06 persen (yoy).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami percepatan masif hingga 36,57 persen (yoy) dengan nilai Rp3.673,87 miliar.
Sementara itu, pos Transfer ke Daerah (TKD) tercatat menyusut sebesar -8,45 persen (yoy) menjadi Rp8.338,43 miliar, yang dipengaruhi oleh penurunan penyaluran komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Desa.
Hingga akhir Mei 2026, neraca APBN Regional Lampung mencatat defisit anggaran sebesar Rp7.204,46 miliar (menyempit –5,56 persen yoy). Defisit yang terukur ini dipastikan tetap aman dalam koridor perencanaan demi pelayanan publik yang prima.
Peluang Baru Menuju Ekonomi Hijau Melalui Pasar Karbon
Tak sekadar mengandalkan sektor pajak dan stabilitas fiskal jangka pendek, Provinsi Lampung kini tengah membidik transformasi ekonomi jangka panjang melalui perdagangan karbon (carbon trading).
Dengan keunggulan geografis dan potensi kawasan hutan serta agraria yang luas, Lampung memiliki peluang emas untuk mengoptimalkan penyerapan emisi karbon hingga mencapai 39 juta ton per tahun.
Potensi besar ini diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan baru daerah sekaligus memposisikan Lampung sebagai pemain utama dalam ekosistem ekonomi hijau nasional.
Langkah strategis ini dinilai tidak hanya akan mendiversifikasi sumber penerimaan wilayah di luar pajak konvensional, tetapi juga memastikan pembangunan ekonomi Lampung berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan berkelanjutan.
